"Itu (reshuffle) hak prerogatif Presiden yang dijamin UUD. Jika memang harus direshuffle, maka semuanya harus siap," kata Tifatul usai berbicara dalam diskusi buku "Dilema PKS: Suara dan Syariah" karya peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang, Selasa (10/4).
Desas-desusnya, kabinet akan dibersihkan dari kader PKS sebagai sanksi atas sikap beda mereka terhadap pasal kenaikan harga BBM pada paripurna DPR akhir bulan lalu. Sikap beda tersebut melanggar kontrak koalisi yang ditandatangani PKS dan partai koalisi lainnya dengan SBY.
Meski begitu, diingatkan Tifatul, PKS memberikan sumbangsih besar untuk keterpilihan SBY-Boediono dalam Pemilu 2009 lalu. Dan, masih diperlukan kebersamaan untuk tetap mendukung pemerintahan SBY-Boediono hingga selesai masa jabatannya.
"Kami terbuka mau dikritisi atau dikuliti. PKS ini sebuah tesis atau experimental politik partai Islam di Indonesia, silahkan dikritisi,"
Kalau begitu PKS main dua kaki?
"Coba saja situ berdiri di satu kaki, apa bisa? HaHa..(tertawa)," jawab Tifatul.
[dem]
