PPI Se-Dunia: Ayat 6A Ambigu dan Bertolak Belakang

Sidang Paripurna itu digelar untuk membahas asumsi dasar harga minyak yang digunakan dalam APBN Perubahan 2012. Dalam sidang itu, kelompok yang menginginkan agar pemerintah diberi kesempatan untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM di dalam negeri dengan kondisi tertentu memenangkan voting. Sidang diwarna dengan aksi teriak dan hujan interupsi serta walk out.

Ketidakmampuan pimpinan sidang, Marzuki Alie dari Partai Demokrat, mengendalikan jalannya persidangan menjadi faktor lain yang memperpanas suasana.

"Sidang Paripurna Dewan terhormat tadi malam bagai sinetron  dan penuh dengan transaksional politik," ujar Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-Dunia, Zulham Effendi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu malam, 31/3).

"Para anggota Dewan terhormat ternyata hanya 'merakyat' saat on air di televisi. Para wakil rakyat bukan bicara tentang kepentingan rakyat, tapi lebih kepada kepentingan partai," sambungnya.

Zulham juga mengatakan, keputusan yang diambil lewat voting, yakni menambahkan ayat 6A pada pasal 7 UU 22/2011 tentang APBN 2012 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM, adalah ambigu dan bertolak belakang dengan ayat 6 sebelumnya.

"Semestinya anggota Dewan menyadari bahwa mereka dipilih rakyat. Maka berbicaralah atas nama kepentingan rakyat," demikian Zulham. [guh]