Komisi II Melanggar UU, Tunda Pengesahan Anggota KPU!

"Bila mengacu kepada pasal 6 ayat (5) dan pasal 72 ayat (8) UU No 15 tahun 2011, maka komposisi perempuan di KPU dan Bawaslu adalah minimal 30% dari total jumlah anggota KPU dan Bawaslu. Artinya, setidaknya 3 dari 7 anggota KPU itu haruslah representasi kelompok perempuan," kata Koordinator Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 24/3).

Perlu diketahui, ketentuan ini juga berlaku pada UU Penyelenggara Pemilu periode sebelumnya dan dilaksanakan dengan semestinya. Dimana 3 dari anggota KPU yang lama adalah perempuan, dan 3 anggota Bawaslu adalah perempuan.

"Tak jelas benar mengapa pasal ini tak dilaksanakan dalam pemilihan KPU sekarang. Apakah Komisi II lupa, atau punya tafsir lain atas pasal tersebut? Atau lupa bahwa ada pasal yang mengatur ketentuan keterwakilan perempuan?" tanya Ray.

Ray pun meminta Komisi II memberi penjelasan dan menunda sementara pengesahan anggota KPU. Penjelasan yang sahih atas hal tersebut bukan saja untuk memberi kepastian bahwa tidak ada pelanggaran UU, tetapi sekaligus untuk menjawab bahwa anggota Komisi II yang sekarang tidak sensitif atas pentingnya mendorong partisipasi perempuan dalam politik.

"Kata memperhatikan tidak bisa tidak harus dimaknai dengan kewajiban. Sebab, itulah yang diwujudkan dalam komposisi keterwakilan perempuan dalam anggota KPU dan Bawaslu yang lalu. Memperhatikan implementasi bagi munculnya partisipasi politik perempuan, karenanya ia diatur khusus di dalam UU. Jadi kata memperhatikan harus dipandang satu rangkaian dengan 30%. Yakni mewujudkan komposisi keterwakilan perempuan, setidak-tidaknya 30% dari total jumlah anggota KPU dan Bawaslu," demikian Ray.[dem]