"Tetapi saya mendapatkan kabar bahwa kemungkinan pertemuan itu akan dijadwalkan kembali. Karena pimpinan Badan Kehormatannya belum lengkap," ungkap Wakil Ketua DPR Pramono Anung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).
Rencanya, dalam pertemuan tersebut, BK DPR akan melaporjan ke pimpinan DPR tentang hasil penyelidikan lembaga kode etik DPR itu terhadap pembangunan ruang baru Banggar. Sebelum mengumumkan ke publik bagaimana hasil penyelidikannya, BK DPR terlebih dahulu melaporkannya ke pimpinan DPR.
"Karena apapun yang telah diputuskan oleh BK merupakan hal yang mengikat bagi dewan dan Pimpinan. Tetapi juga apa yang menjadi keputusan BK akan bisa diputuskan kalau kemudian sudah mendapatkan persetujuan dari dewan. Tetapi persetujuan ini bagian dari kelengkapan apa yang sudah mereka putuskan," jelasnya.
Pram mengakui sampai saat Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) belum ikut menyelidiki. Tetapi pimpinan DPR tetap akan mendorong agar penyelidikan tersebut dilakukan secara terbuka.
"Karena bagaimana pun lembaga ini lembaga politik sehingga publik perlu mengetahui atau memahami apa yang terjadi di lembaga ini secara terbuka dan transparan," tandasnya. [zul]
BERITA TERKAIT: