Penegasan itu disampaikan Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (31/1).
Soal adanya perbedaan pendapat di antara pengurus partai penguasa itu menyikapi apakah Anas Urbaningrum akan tetap duduk sebagai ketua umum atau non-aktif bahkan berhenti karena disebut-sebut terlibat kasus suap wisma atlet SEA Games, dia memandangnya wajar.
Karena bagi Ketua Komisi III DPR ini, perbedaan pandangan itu adalah dinamilka yang sangat positif dan produktif untuk membangun soliditas membangun parpol.
"Jadi itu (perbedaan) bukan sebuah kejanggalan politik. Itu bahkan sebuah kebutuhan," demikian Benny.
[zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: