"Belum. Belum ada. Kebetulan baru hari ini mau rapat di DPP nanti sore. Cuman saya belum dengar sudah dipanggil," kata Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini.
Rapat kali ini merupakan rapat rutin lembaga tinggi yang digelar setiap dua minggu sekali. Karena itu, rapat tidak mengagendakan secara khusus soal perombakan kabinet.
"Setiap ada isu-isu yang hangat itu selalu dibahas, termasuk
reshuffle juga. Tapi tidak ada agenda khusus membahas soal
reshuffle," ungkapnya.
PKS sendiri santai menanggapi wacana perombakan kabinet. Meski belum diajak bicara, dia yakin tidak ada kadernya di kabinet yang akan dirombak. Hal ini berdasarkan kesepakatan bahwa Presiden harus mengajak bicara pimpinan partai kalau akan merombak kabinet.
"Artinya ketika nggak diminta ketemu, itu kan bisa berarti tidak ada perubahan sama sekali. Kan gitu. Di klausul kesepakatan kita di koalisi, kalau mau ada
reshuffle, dibicarakan dulu. Berarti kan logikanya, kalau
reshuffle sudah diujung, nggak ada bicara, logikanya nggak ada apa-apa. Kan gitu," katanya lagi.
Hal ini terbukti dengan wacana perombakan kabinet yang menguat usai Pansus Pajak dimentahkan di Rapat Paripurna DPR. Saat itu, PKS, yang termasuk getol memperjuangkan pembentukan Pansus Pajak berbeda dengan partai koalisi lainnya, tidak diajak bicara oleh Presiden, berbeda dengan lima pimpinan partai koalisi lainnya, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB. Dan terbukti, saat itu
reshuffle hanya pepesan kosong belaka.
"Iya. Tapi artinya kita nggak paham. Yang tahu SBY dan Allah saja. Apakah mungkin djadwalkan (SBY akan bertemu PKS), tapi belum. Atau nggak dipanggil, karena memang nggak ada perubahan menteri-menteri PKS. Atau memang ada
reshuffle tapi (PKS) nggak diajak bicara, kita juga belum tahu. Tapi saya kira, mestinya ada pemberitahuan," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: