"KPK telah bertindak sesuai prosedur," ujat Sekjen Benteng Kedaulatan (BK), Danial F Lolo, melalui pesan singkat yang dikirimnya Sabtu malam (24/9).
"Ini adalah sikap yang anti demokrasi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,†kata Lolo lagi.
Lolo menambahkan, dampak dari berhentinya peroses pembahasan RAPBN tentunya akan merugikan banyak pihak yang ujung-ujungnya menyangkut hajat hidup rakyat.
Sikap dan tindakan Banggar itu, sambung Lolo, semakin menguatkan dugaan publik bahwa memang ada mafia dalam Banggar yang mengatur alokasi anggaran dan peruntukannya. Banggar membangun logikanya sendiri, seolah olah badan yang di DPR yang
superbody dan kebal hukum.
"Penting menjadi bahan refleksi bersama bahwa amanat reformasi yang menjadi spirit pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Spirit clean and good goverment untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis sangat jauh panggang dari api," pungkas Lolo.
[dem]
BERITA TERKAIT: