"Saya kira sudah dari dulu ya seperti itu. Tidak perlu kata-kata dicurigai dan seterusnya, sudahlah, sudah tahu sama tahu," kata pengamat politik Hanta Yuda AR kepada
Rakyat Merdeka Online kemarin.
Lanjut Hanta, secara tidak langsung, memang, kader-kader partai yang duduk, tidak hanya di kabinet, tapi juga di parlemen, dijadikan sebagai kasir untuk mengumpulkan pundi-pundi partai. Kasus suap di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang disebut-sebut juga melibatkan Badan Anggaran DPR adakah buktinya.
"Kalau pun itu ada, itu sudah menjadi rahasia umum dengan kasus-kasus belakangan ini yang terjadi bahwa partai kerap menjadikan kadernya-kadernya, tidak hanya di kementerian, tapi juga di parlemen menjadi kasir partai untuk mengisi pundi-pundi partai. Jadi ini problem pendanaan partai. Kalau ini panjang diskusinya," ungkap peneliti The Indonesian Institute ini.
Tetapi, tambah Hanta, untuk meminimalisir kecurigaan Anis Matta itu, Presiden SBY harus mempertimbangkan hal kalau memang mau merombak kabinet. Yaitu, berdasarkan kinerja, penerimaan publik, dan terakhir, ini hanya dijadikan pertimbangan tambahan, yaitu alasan komposisi politik. "(Tiga alasan itu) itu jauh lebih penting (diperhatikan)," tegasnya.
Meski begitu, dia tidak yakin bahwa tujuan reshuffle untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kesejahteraan rakyat akan tercapai. Karena kerap kali, perombakan kabinet nuansa kompromi politiknya lebih besar.
Anis Matta mengungkapkan kecurigannya bahwa
reshuffle untuk kepentingan 2014 salah satunya karena yang diwacanankan untuk dirombak adalah kementerian yang dikenal 'basah', seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
[zul]
BERITA TERKAIT: