Lebaran yang Berantakan

Padahal semua orang tahu, Lebaran bukan sekadar Iedul Fitri 1 Syawal, perayaan atas berakhirnya kewajiban berpuasa selama Ramadhan (bagi umat Islam). Lebaran bagi bangsa Indonesia memiliki multidimensi. Selain dimensi spiritual, juga sosial, politik, ekonomi dan budaya. Itu sebabnya Hari Raya Lebaran pengaruhnya sangat signifikan terhadap pola pikir dan perilaku umat agama lain.

Maka untuk menghadapi “hari yang penting” itu, sejak jauh hari mereka menghitung dan mengutak-atik angka, baik yang berdimensi rupiah, waktu maupun tenaga. Para pengusaha atau pemimpin perusahaan, pasti bekerja keras untuk menambah pendapatan agar bisa membayar THR (tunjangan hari raya) yang juga sudah menjadi kewajiban.

Para pelaku usaha di bidang informasi dan hiburan seperti koran, majalah, TV, bioskop, restoran, sarana wisata dan lain-lain tentu lebih rumit lagi menghitungnya. Karena melibatkan banyak orang yang harus dikontrak, dan lain-lain.

Tapi dari semua itu, yang diam-diam tak kalah ribet dan berdebar-debar dalam menyongsong Lebaran adalah para ibu rumah tangga. Sebab yang mereka urus bukan sekadar rasa dan jenis makanan, tapi juga mengatur uang yang di zaman SBY ini makin susah dicari padahal nilainya makin merosot, sementara harga-harga kebutuhan hidup terus meroket.

Akan tetapi ketika semua perhitungan itu sudah dirancang dengan matang, dengan berpedoman pada kalender yang sudah disepakati publik, tiba-tiba dengan enteng pemerintah Yudhoyono menggeser Lebaran sehari ke belakang. Padahal pemerintahan sebelumnya, dalam soal Lebaran, nyaris tidak pernah bergeser dari hari dan tanggal di kalender yang sudah bertanda “merah”.

Akibatnya, para ibu rumah tangga mengeluh karena hasil kerja keras mereka seperti mubazir. Opor, ketupat, sambel goreng ati, juga sayur labuh siam yang sudah dipersiapkan sehari sebelumnya, pasti tak akan sanggup dipertahankan bila diulur sehari lagi. Kalau toh bisa, rasanya pasti sudah tidak lezat lagi.

Begitulah, Lebaran 1 Syawal 1432 Hijriyah ini memang telah kehilangan dimensi spiritual, sosial, ekonomi dan budayanya. Justru dimensi politiknya yang merayap dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah, dari HP ke HP, hingga berkelana bebas di dunia maya.

Perbedaan keyakinan warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (terutama dalam soal pemahaman keagamaan) yang nyaris sudah tak terdengar, mencuat lagi dengan penajaman di sana-sini. Misalnya, menyoal posisi Menteri Agama yang kini dijabat Suryadharma Ali, yang tokoh NU makanya dalam menentukan Lebaran pemerintah ikut dengan NU…

Mereka lupa, ketika Presiden RI dijabat KH Abdurrahman Wahid yang 1000% tokoh NU, dalam soal Lebaran, pemerintah tetap memegang “konsensus” yang sudah disepakati masyarakat. Justru warga NU yang diberi pemahaman bahwa Lebaran bagi bangsa kita bukan hanya berdimensi spiritual semata.

Tapi terlepas dari kontroversi pemerintah Yudhoyono dalam menetapkan Lebaran, yang menimbulkan polemik kontraproduktif di masyarakat, faktanya kita semua memang jadi lupa pada berbagai skandal korupsi besar-besaran yang dilakukan jaringan elite kekuasaan, dan kegagalan rezim yang makin menyengsarakan rakyat…! [***]