Kasus 9 Kepala Daerah Mangkrak di Kejagung

Sembilan kepala daerah itu ada­lah Bupati Ogan, Muhtaddin Serai yang merupakan tersangka ka­sus korupsi pembangunan pro­yek pasar tradisional Saka Sela­bung Muara Dua senilai Rp 1,5 miliar. Bupati Batang Bambang Bin­toro yang merupakan tersang­ka pemberian bantuan purnatugas bagi anggota DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp 796 juta dari dana APBD 2004. Bupati Bu­lungan Budiman Arifin yang me­rupakan tersangka korupsi se­besar Rp 7 miliar pada pengadaan ta­nah seluas 47 hektar di Nunuk­an, Kalimantan Timur. Bupati Men­tawai Edison Seleleobaja yang merupakan tesangka kasus korupsi dana Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) senilai Rp 1,5 miliar.

Walikota Medan Rahudman Harahap juga dinyatakan terlibat korupsi dana Tunjangan Peng­ha­silan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Pemerintah Kabupaten Ta­panuli Selatan (Tapsel) tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar. Bupati Kolaka Buhari Matta yang merupakan tesangka kasus ko­rupsi surat izin kuasa pertam­bang­an nikel illegal di Pulau Lemo. Wakil Bupati Purwakarta Du­dung B Supari yang dite­tap­kan sebagai tersangka kasus du­gaan korupsi dana makan dan mi­num APBD pemerintah ka­bu­paten (pemkab) setempat senilai Rp 12 miliar.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk sebagai tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal yang diduga merugi­kan keuangan negara Rp 576 mi­liar. Gubernur Kalimantan Se­lat­an Rudy Arifin yang merupakan ter­sangka kasus korupsi ganti rugi lahan pabrik kertas Marta­pu­ra sebesar Rp 6,3 miliar.

Lantas, apa yang membuat instansi kejaksaan tak berkutik da­lam menuntaskan proses hu­kum sembilan kepala daerah itu? Wakil Jaksa Agung Darmono me­nyatakan, kendala yang dialami kejaksaan hanyalah hasil peng­hi­tungan kerugian negara dari BP­KP yang belum terbit. Ia meng­instruksikan agar kejaksaan di dae­rah berkoordinasi dengan BPKP untuk mempercepat peng­hitungan kerugian negara. “Harus be­tul-betul dicek,” katanya di Ge­dung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Menurut Darmono, kejaksaan segera melanjutkan perkara itu de­ngan mengajukan izin pe­me­rik­saan ke Presiden, jika kerugian negara dalam masalah ini sudah terlihat dengan jelas. Disinggung apakah hal ini ada batas wak­tu­nya, Ketua Tim Pemburu Ko­rup­tor ini dengan tegas mengatakan, tidak ada. “Kerugian negara itu di luar institusi kejaksaan,” ujarnya.

Guna meyakinkan masyarakat, Ketua Tim Pemburu Koruptor ini kem­bali memastikan bahwa  mo­lornya kelanjutan proses hu­kum sembilan kepala daerah itu bukan disebabkan adanya tekanan atau intervensi dari pihak tertentu. Dia menegaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami perkara ini. “Kami bekerja secara pro­fe­sio­nal dan berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada inter­ven­si dalam bentuk apapun,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu perkara yang sedang menjadi perhatian lembaganya ialah kasus korupsi yang menjerat Gubernur Kali­man­tan Timur, Awang Farouk Ishak dan Gubernur Kalimantan Se­lat­an, Rudi Arifin. “Perkaranya ma­sih ditelaah tim penyidik Pi­dana Khusus Kejagung,” ucapnya.

Darmono mengatakan, perkara Gubernur Kalsel Rudy Arifin me­rupakan salah satu kasus yang men­jadi prioritas Kejagung untuk se­gera diselesaikan. Pasalnya, su­dah sekitar delapan bulan Ke­ja­gung menetapkan Rudy Arifin menjadi tersangka, namun belum juga selesai hingga kini. “Ini ter­masuk bagian yang harus segera di­putuskan selesai, karena ini juga mengenai statusnya juga kan,” ujarnya.

Untuk perkara Awang Farouk, Korps Adhyaksa telah memper­pan­jang  status cekal Gubernur Kal­tim tersebut pada tanggal 29 Juli 2011 lalu. Kepala Pusat Pe­nerangan Hukum (Kapus­pen­kum) Kejagung Noor Rochmad memastikan bahwa Awang Fa­rouk telah dicekal untuk enam bu­lan ke depan. Menurut Noor, surat cekal Awang itu bernomor  208/D/DSP.3/07/2011. “Sudah diperjanjang surat cekal tehadap Awang Farouk,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Ke­men­terian Dalam Negeri, Redon­nyzar Moenek menga­takan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta menonaktifkan para kepala daerah yang terjerat kasus korup­si. Pasalnya, dalam Undang-Un­dang Nomor 32 Tahun 2004 ten­tang Pemerintahan Daerah dise­butkan, kepala daerah baru bisa dinonaktifkan manakala yang ber­sangkutan telah menyandang status terdakwa. “Kalau baru se­batas tersangka, kami tidak bisa me­nonaktifkan,” katanya ketika di­hubungi Rakyat Merdeka, ke­marin.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Donny ini merasa sangat prihatin dengan maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh ke­pala daerah. Menurutnya, ber­da­sarkan catatan di Kemendagri, para pejabat daerah yang mela­ku­kan tindak pidana korupsi jum­lahnya mencapai 158. “Ini kan angka yang cukup miris. Kami mengupayakan supaya ke de­pan­nya hal itu bisa dikurangi,” ucap­nya.

Usulkan Supaya Potong Anggaran Kejaksaan Agung
Desmon J Mahesa, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Desmon Junaidi Mahesa men­desak Kejaksaan Agung segera tuntaskan kasus dugaan korupsi sembilan kepala daerah. Soal­nya, hal itu merupakan per­ta­ruhan citra instansi kejaksaan di mata masyarakat.

Desmon juga berharap ke­sung­guhan Korps Adhyaksa se­gera melakukan penahanan ter­hadap sembilan kepala daerah itu. “Sebelum reses bulan Ra­ma­dhan ini, kami sudah meng­gelar rapat dengar pendapat de­ngan Kejagung. Hasilnya, kami di Komisi Hukum meminta tun­taskan kasus itu dan Ke­ja­gung men­jawab siap untuk me­nun­taskannya. Jadi, kami menagih utang Kejagung,” katanya.

Menurutnya, apabila dalam batas waktu hingga akhir tahun ini, Korps Adhyaksa tidak juga menyelesaikan perkara itu, maka dia akan mengusulkan pe­mo­tongan anggaran untuk Ke­jagung. “Daripada beban APBN kian besar, lebih baik kita potong saja anggaran untuk Ke­jagung,” tandasnya.

Desmon menambahkan, apa yang diucapkannya ini bu­kan­lah suatu bentuk ancaman kepada Kejagung atau mere­meh­­kan kinerja Kejagung. Namun, lanjut dia, hal ini untuk me­ningkatkan motivasi Ke­jagung sebagai lembaga pene­gak hukum yang berani me­num­pas praktik korupsi hingga ke akarnya. “Sama sekali bukan untuk mendiskreditkan Keja­gung. Saya hanya minta Keja­gung menepati janjinya mana­kala RDP dengan kami di DPR,” ucapnya.

Ketika ditanya, berapa besar­nya anggaran yang akan dipo­tong jika Kejagung tidak mam­pu menuntaskan kasus ini hingga tuntas? Politisi Gerindra tak memberikan gambaran yang pasti. Menurutnya, pemotongan anggaran besarnya bisa ber­variatif. “Ya nanti tergantung hasil rapat dengan para pim­pinan Komisi Hukum DPR,” katanya.

Jika kasus ini tetap tak ditun­taskan oleh Kejagung, Desmon sangat berharap Komisi Pem­be­rantasan Korupsi (KPK) segera me­lakukan supervisi atau lang­sung mengambil alih kasus ter­sebut supaya tidak terlalu lama mangkrak di Kejagung. “Suatu langkah yang bagus bagi KPK jika berkenan mengambil alih ka­sus ini,” ujarnya.

Minta KPK dan Jamwas Turun Tangan
Uchok Sky Khadafi, Koordinator LSM FITRA

Koordinator Investigasi dan Advokasi LSM Forum In­do­nesia untuk Transparansi Ang­garan (FITRA) Uchok Sky Khadafi berpendapat, Kejak­sa­an Agung tebang pilih dalam menuntaskan perkara sembilan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Uchok menya­ran­kan kepada Komisi Pem­be­rantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus tersebut.

“Saya kira tidak akan tuntas ditangani oleh Kejagung. Saya baru bisa percaya manakala KPK mau turun tangan mengam­bil alih kasus tersebut,” katanya.

Dia khawatir, belum tuntas­nya perkara ini bukan karena Ke­jagung menunggu terbitnya peng­hitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Ke­uang­an dan Pembangunan (BPKP), bukan pula karena me­nunggu izin Presiden. Lantaran itu, Uchok mempertanyakan, apa­kah perkara ini mangkrak ka­rena ada konspirasi antara oknum kejaksaan dengan para tersangka yang berlatar bela­kang pejabat tinggi daerah.

Lantas, apa yang mendasari Uchok melontarkan kecurigaan se­perti itu? Dia menjawab, su­dah ada bukti konkret yang me­nyebutkan adanya konspirasi antara oknum kejaksaan dengan orang yang terlibat suatu per­kara hukum. “Misalnya kasus jak­sa Urip yang bisa berne­go­siasi harga dengan Artalyta Sur­yani. Nah, kita tidak mau kasus se­perti itu terjadi pada kasus sem­bilan kepala daerah ini,” ujarnya.

Guna mencegah terjadinya ka­sus itu, Uchok meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan be­serta jajarannya segera turun ta­ngan mengawasi jalannya pe­ngusutan kasus tersebut. Jika tidak, katanya, maka peluang ter­jadinya konspirasi antara ok­num jaksa dengan para ter­sangka semakin terbuka lebar. “Meskipun saya tak percaya ju­ga kinerja Jamwas seratus per­sen. Tapi, ini mungkin suatu usa­ha yang bisa membuat jaksa se­lalu merasa diawasi,” tan­das­nya.   [rm]