“Indonesia merdeka sudah 66 tahun tetapi masih dijajah asing, itu tandanya kita masih bodoh. Tentunya menjadi tugas pemerintah kita untuk mengatasi itu,†tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi (Rabu 18/8).
Perjanjian Oslo, Norwegia, tahun lalu salah satu contohnya. Indonesia diwajibkan mengurangi emisi karbon dengan iming-iming hibah sebesar 1 miliar dolar AS per tahun. Indonesia tidak mendapat untung apa-apa setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Kecuali, kata Sofyan, terus berada di bawah bayang-bayang cengkeraman asing. Lahan tidur tidak dapat didayagunakan padahal kalau digarap itu bisa menyerap jutaan tenaga kerja.
Sebaliknya, Norwegia dan negara maju lainnya dengan seenaknya memproduksi emisi karbon lewat pembangunan industri dalam jumlah yang tidak karuan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, misalnya, Norwegia menggunakan tenaga batubara sebesar sembilan persen. Padahal, pembangkit listrik tenaga batubara merupakan salah satu penghasil emisi karbon terbesar. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya menggunakan satu persen tenaga batubara untuk pembangkit listrik.
“Perjanjian Oslo sejak awal memang sudah bermasalah. Norwegia sendiri justru menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih besar dibanding Indonesia. Hibah satu miliar dolar AS itu sebenarnya hanya memperdaya kita untuk memproduksi oksigen lalu dia pura-pura memberikan hibah itu. Tetapi kan sebenarnya yang lebih berkepentingan di situ adalah mereka juga. Itu yang terjadi sekarang,†ungkap Sofyan.
[dem]
BERITA TERKAIT: