Demikian dikatakan pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menanggapi pemeriksaan penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Polres Blitar atas permintaan Anas.
Anas Urbaningrum diperiksa aparat Bareskrim Mabes Polri atas laporannya soal pencemaran nama baik dengan terlapor tersangka kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, M. Nazaruddin di Mapolresta Blitar.
Anas diperiksa di Blitar karena kebetulan sedang berada di kampung halamannya itu untuk urusan keluarga. Anas pun diperiksa di Blitar selama kurang lebih satu jam. Mabes Polri dan Polres Blitar membantah memberi keistimewaan pada Anas
"Kasus ini menunjukkan Polri tidak independen dan tidak profesional. Anas sebagai ketum parpol penguasa sudah berhasil memperalat Polri untuk menunjukkan arogansi dan powernya serta memberi sinyal bahwa dia tidak akan tersentuh meski Nazaruddin telah membeberkan kasus korupsinya," ujar Neta dalam pernyatan pers kepada
Rakyat Merdeka Online, Sabtu (30/7).
IPW mengaku prihatin dengan kondisi Polri yang kehilangan independensi apalagi adanya pernyataan Kabareskrim yang tidak tahu menahu soal pemeriksaan Anas di Blitar. Memang, kemarin Komjen Sutarman mengaku sudah menegur dua perwiranya terkait pemeriksaan Anas di Blitar. Pemanggilan dan teguran dari atasan itu merupakan sanksi keras di kalangan polisi.
"Hal ini makin menunjukkan Polri sudah terbelah dalam polarisasi politik antara pendukung Partai Demokrat dan kelompok yang anti Partai Demokrat. Jika ini dibiarkan, ke depan Polri dalam bahaya polarisasi politik praktis," ujarnya.
Untuk itu kasus Anas diperiksa di Blitar harus diusut tuntas dan ditelusuri siapa pejabat Polri yang sudah diperalat Anas untuk kemudian ditindak tegas.
"Kasus ini tidak cukup hanya sekadar sanksi teguran, apalagi hanya polisi bawah yang diberi teguran. Kasus Anas telah mempermalukan Polri di tengah makin buruknya citra Polri," tegas Neta.
[ald]
BERITA TERKAIT: