Pertama, kata Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzy, Presiden SBY terlalu sering mengumbar instruksi. Setiap instruksi pasti ada penundaan atau keterlambatan di tingkat eksekusi.
"Karena hidup ini kan
real time jarang. Pasti ada penundaan eksekusi kebijakan dibandingkan keputusan. Sering kali kebijakan yang belum dijalankan masih ada, tetapi muncul instruksi baru. Jadi perlu rasanya instrospeksi dari Presiden sendiri," katanya kepada
Rakyat Merdeka Online kemarin.
Kedua, masih kata Romi, instruksi itu
over borden atau kelebihan beban.
"Ketiga, bisa saja menterinya tak memiliki kemampuan toh," ungkap politisi muda ini.
Apakah PPP merasa ada instruksi yang tidak dijalankan Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Suharsa Monoarfa?
"Sebenarnya instruksi itu sudah termuat dalam kontrak kerja. Kalau kontrak kinerja yang dibuat sudah dijalankan, menurut saya instruksi baru yang semuanya belum bisa dijalankan, (menteri) tidak bisa disalahkan," jawabnya diplomatis.
[zul]
BERITA TERKAIT: