Hal itu dikatakan pengamat ekonomi Dahnil Anzar Simanjuntak kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 1/7).
"Siklus kebijakan ekonomi politik misalnya. (SBY) selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak populis di awal dan pertengahan masa pemerintahan. Lihat saja kebijakan rencana pembatasan premium, rencana kenaikan TDL dan lain-lain yang menuai reaksi negatif, dibumbui dengan berbagai kasus korupsi dan politik yang mendegradasi popularitas SBY," katanya.
Meski begitu, Dahnil meliihat, pada dua tahun jelang masa pemerintahan berakhir, Pemerintahan SBY biasanya melancarkan kebijakan populis untuk memperbaiki citra dalam rangka pemilihan umum. Dia yakin, SBY dan Demokrat akan melakukan itu juga agar Demokrat tersebut tetap bisa berkuasa walaupun kelak bukan SBY yang maju menjadi calon presiden.
"Nah, kebijakan populis tersebut biasanya efektif mempengaruhi publik, sehingga publik tetap memilih yang bersangkutan. Ini menggambarkan pemimpin, politisi, birokrat dan rakyat negeri ini rabun jauh alias
myiopic, abai akan masa depan hanya peduli dengan kepentingan jangka pendek buat pribadi dan kelompoknya," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: