Demokrat Partai Tokai

Dalam pengertian yang lain, menurut versi bahasa gaul yang berkembang di kota-kota besar di masyarakat kita, “tokai” juga bisa berarti “kotoran manusia” atau limbah mahluk hidup lainnya.

Dalam tulisan ini, Anda dibebaskan untuk memilih pengertian “tokai” yang mana saja. Yang penting sesuai dengan bisikan hati Anda. Sebab sejak rezim kelam Orba tumbang, sekonyong-konyong memang bermunculan partai politik (parpol). Memang seperti ulat bulu di Jawa tempo hari…

Semula kita berharap ulat-ulat bulu itu berkembang menjadi kepompong. Lalu bermetamorfosis menjadi kupu-kupu dengan sayap-sayapnya yang lebar, aneka warna. Berterbangan di taman bunga Nusantara yang bhineka itu…

Tapi jangan salahkan mereka, yang melahirkan partai-partai ulat bulu itu. Ini akibat terlalu lama bangsa Indonesia hidup tanpa kemerdekaan berkumpul dan berserikat. Maka ketika koridor kebebasan berkumpul dan berserikat dibuka oleh kekuatan gerakan reformasi, lebih banyak orang mengambil kesempatan ini untuk mendirikan parpol tanpa terlebih dulu belajar mengenai aturan, ideologi, moral, etika dan cita-cita para founding fathers.

Akibatnya banyak parpol yang “tidak tahu apa tujuannya”, sedangkan  sebagian lainnya menggunakan prinsip “tujuan menghalalkan cara”. Keduanya menimbulkan kerusakan politik yang tak mudah membenahinya kembali.

Tapi itu merupakan harga yang harus dibayar dalam proses belajar menuju tingkat profesionalisme yang standar, untuk meningkatkan peran parpol sebagai lembaga pengaderan penyelenggara negara dalam tatanan demokrasi.

Partai Demokrat, yang konon digagas Jenderal (Pur) DR H SB Yudhoyono, yang di masa Orba dikenal sebagai salah satu “putra terbaik” TNI/ABRI karena kadar intelektualitasnya (2001), semula diduga akan berbeda dengan parpol-parpol sebelumnya yang menganggap “tujuan menghalalkan cara” dan yang “tak tahu apa tujuannya”.

Akan tetapi skandal penyuapan dan patpatgulipat APBN di DPR yang dilakukan M Nazaruddin, Bendahara Umum  partai, sekonyong-konyong membuka mata publik. “Ternyata Partai Demokrat setali tiga uang…!”

Lalu survei membuktikan, pasca skandal Nazaruddin yang kini jadi buron KPK tapi konon dapat perlindungan ekstra kuat, nasib Partai Demokrat tak beda dengan kelakuan parpol lain yang sudah diketahui publik kebrengsekannya. Tapi salahkah orang-orang Partai Demokrat? Salahkah Jenderal Yudhoyono yang jadi Ketua Dewan Pembinanya?

Menurut saya sih tidak. Karena kalau kita lihat sejarah berdirinya, seperti dirilis di situs resmi Partai Demokrat (http://www.demokrat.or.id/sejarah) “…Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.”

Jadi tujuan dan cita-cita hakiki Partai Demokrat memang bukan menjadi bagian dari elemen bangsa dalam menyejahterakan rakyat lewat sistem demokrasi. Setelah tujuan dan cita-cita “memresidenkan SBY” sang penggagas tercapai, bahkan hinga dua kali (2004 dan 2009), maka urusan pun dianggap usai.

Apakah skandal yang dibuat Nazaruddin, yang menggegerkan dunia perpolitikan nasional, yang kemungkinan besar melibatkan para pentolan partai lainnya, merupakan bagian dari proses peleburan dan pemusnahan partai?

 Kalau benar begitu, Partai Demokrat memang jadi seperti “partai tokai”, yang sempat diisi ulang sepert di terminal-terminal angkot, hingga bisa dipakai dua periode. Cuma setelah itu, nasib korekapi memang hancur lebur…! [***]