Susun Skenario Di Hotel, Cirus Beri 3 Rekomendasi

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Rakamto menyebutkan, se­te­lah menerima berkas perkara Nomor BP/41/X/2009/Dit II Ek­sus atas nama Gayus Tambunan tanggal 7 Oktober 2009, kuasa hu­kum Gayus, Haposan Huta­ga­lung pada 15 Oktober 2009 mem­pertemukan Cirus, Fadil Regan dengan Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini. Pertemuan antara penyidik dan penuntut umum itu digelar di Hotel Kristal Jalan Te­ro­gong, Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan, di hadapan kuasa hukum Gayus, Kompol Ara­fat menerangkan kepada Ci­rus dan Fadil Regan tentang per­masalahan yang ada dalam ber­kas Gayus. Usut-punya usut, per­ma­salahan dalam berkas perkara Gayus terletak pada tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, serta pasal yang disang­ka­kan yaitu pasal 3 atau 6 Un­dang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah menjadi Un­dang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pen­cucian Uang dan pasal 11 Un­dang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Arafat ditanggapi Cirus dan Fadil dengan per­nya­taan, “Kalau ada korupsinya kami tidak menangani, kami hanya menangani pidumnya.”

Mendengar jawaban demikian, sambung jaksa, Arafat memilih untuk meninggalkan Cirus. Se­lanjutnya, guna membahas per­kara Gayus, tambah JPU, pe­r­te­muan dilanjutkan AKP Sri Su­mar­tini dengan Cirus, Fadil dan Haposan. Kemudian, Cirus me­lalui Fadil memberitahu Sri Su­martini untuk menambahkan pa­sal baru yaitu pasal 372 KUHP.

Menurut JPU, Cirus melalui Fadil mengatakan “Kalau mau perkaranya ingin cepat P-21, tambahkan pasal 372 KUHP dan melakukan pemeriksaan tam­ba­han terhadap Gayus yang intinya ditanyakan mengenai pengiriman uang dari PT Megah Jaya Citra di Sukabumi ke rekening Gayus sebesar Rp 370 juta,” sitirnya.

Dalam dakwaannya, jaksa juga mengemukakan kalau melalui Fadil, Cirus menyarankan agar di­cari seorang saksi yang me­ngetahui kegiatan Gayus ke PT Megah Jaya Mandiri. Dikatakan Eddy, saksi yang dipilih adalah sopir Gayus. “Tunjuk saja sopir Ga­yus yang pernah mengan­tar­kan ke Sukabumi.”

Mendapat arahan demikian, Sri Sumartini memeriksa ulang Ga­yus dengan mengarahkan pe­me­riksaan menyangkut uang sebesar Rp 370 juta dari PT Me­gah Jaya Cit­ra. Pada peme­rik­sa­an tersebut, Sri Sumartini turut me­meriksa sak­si sopir Gayus ber­nama Budi Santoso.

Yang jelas, urai jaksa, usai ber­temu Arafat, Sri Sumartini dan Ha­posan, Cirus menyuruh Fadil untuk menyiapkan surat pem­beritahuan bahwa berkas perkara Gayus belum lengkap alias P-18. Di sini, lagi-lagi JPU mencium akal-akalan Cirus yang melang­sungkan pertemuan dengan Fadil, Eka Kurnia dan Ika Syafitri pada 19 Oktober 2009.

Dalam pertemuan itu, salah satu jaksa peneliti Eka Kurnia ber­kata, “Saya bingung pak, soal­nya ada pasal korupsinya di situ. Apa kita tidak berkoordinasi de­ngan pidsus?” tanyanya pada Ci­rus Namun, Cirus menolak saran Eka dan mengatakan, “Kita ta­ngani pidumnya saja.”

Kemudian, Fadil menjelaskan materi berkas menyangkut uang sebesar Rp 28 miliar yang ada direkening Gayus. Menurut JPU, Fadil menerangkan bahwa uang tersebut berasal dari Andi Ko­sa­sih dan masih terdapat uang lain yang bersumber dari Roberto San­tonius sebesar Rp 925 juta dan dari PT Megah Jaya Citra se­besar Rp 370 juta yang belum je­las asal-usulnya.

Hal tersebut terangkum dalam dakwaan Gayus yang menyebut bahwa Gayus ditindak dengan pa­sal korupsi. Namun, JPU me­nuding Cirus tak memberikan pe­tunjuk pada penyidik untuk me­misahkan sangkaan pasal korupsi dalam berkas perkara tersendiri. Cirus dikatakan hanya memberi petunjuk pembuktian tindak pidana umum seputar keleng­ka­pan formil dan materil saja.

Apa isi petunjuk Cirus dalam kelengkapan formil dan materil itu? JPU menguraikan, kelang­ka­pan formil yang dimaksud ialah Cirus meminta penyidik meminta memperbaiki agama yang ditulis sesuai identitas. Sementara pada kelengkapan materil, Cirus me­minta penyidik melakukan pem­blokiran rekening BCA milik Ga­yus dan melakukan penyitaan.

Ke­dua, Cirus juga meminta pe­nyidik mencari alat bukti lain yang bisa mendukung pem­bu­k­ti­an tin­dak pidana pencucian uang. Ketiga, Cirus meminta agar kete­ra­ngan saksi dan tersangka be­rikut keterangan kapan dan di­mana uang Rp 370 juta itu di­terima Gayus.

Lalu 21 Oktober 2009, pe­nyidik Bareskrim Polri menerima surat pengembalian berkas Ga­yus. Keesokan harinya, Sri Su­martini mengirim kembali berkas perkara Gayus yang telah di­tam­bahkan pasal 372 KUHP. Me­nurut JPU, setelah Cirus me­nge­tahui berkas Gayus memuat tam­bahan pasal 372 KUHP, maka Ci­rus langsung menyatakan berkas perkara itu lengkap atau P-21.

Kuasa hukum Cirus, Tumbur Si­manjuntak membantah tudi­ngan itu. Menurutnya, kliennya te­lah melakukan kesepakatan de­ngan tim jaksa lainnya untuk ti­dak mencantumkan pasal tindak pi­dana korupsi terkait kasus Ga­yus. Hal itu didasari pertimba­ngan karena tidak cukup bukti.

“Iya. Jadi kesepakatan tim se­telah mereka berembug bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup. Jadi dicarilah predicate crime-nya apa saja yang mendukung,” tegasnya.

Pakai Istilah Uang Bule Dan Barang China

Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersikukuh, lengkapnya berkas perkara Gayus Tambunan tidak me­muat pasal tindak pidana ko­rupsi. Atas hal tersebut,  Kompol Arafat sempat menyampaikan ke­beratan kepada Cirus Sinaga me­lalui Fadil Regan yang diteruskan kepada Cirus.

Namun keberatan Arafat, di­tanggapi Cirus dengan perintah ter­hadap Fadil untuk memenuhi per­mintaan Arafat dengan mem­perbaiki surat P-21 dan men­can­tumkan lagi pasal korupsi. Se­te­lah menerima surat P-21 yang telah diperbaiki, Arafat me­na­nya­kan pada Fadil perihal pe­nye­rahan tersangka dan barang bukti. Tapi kali ini Fadil menjawab, “Nanti saja, masih sibuk.”

Setelah satu bulan menunggu, Arafat kembali menanyakan ma­sa­lah itu kepada Fadil. Lantas Fadil menjawab kalau menurut bos-nya, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan nanti saja “Nanti saja. Itu-nya belum dibuka,” jawab Fadil kepada Arafat.

Baru pada 26 November 2009, blokir rekening atas nama Gayus di Bank BCA dan Bank Panin dibuka penyidik Mabes dengan surat Nomor R/804/XI/2009/Bareskrim dan Nomor R/805/XI/2009/Bareskrim. Setelah blokir dibuka, Haposan meminta uang kepada Gayus sejumlah Dua juta Dolar Amerika untuk keperluan biaya mengurus perkara. Gayus pun menyerahkan uang dalam bentuk valuta asing sebagaimana yang dijelaskan dalam SMS yang dikirim Haposan kepada Gayus.

Menurut JPU, SMS itu ber­tu­liskan, “Slmt siang! h nya nau info bhw semua yg td mlm di­hi­tung di pasar blok M Rp. 4.433.000, yg bu le punya 9.1 dan ba­rang cina 6.5 lae. Silahkan hitung spy sama2 ena.dum.”

Menurut pengakuan Gayus, sambung jaksa, Pasar Blok M ialah Kejaksaan Agung, se­dang­kan uang Rp 4.433.000 ialah uang senilai Rp 4,4 miliar. Arti yg bu le punya 9.1 yaitu Dolar Ame­rika dengan kurs Rp 9.100, sementara arti barang cina 6.5 yaitu Dolar Singapura dengan kurs Rp 6.500.

Singkat cerita, pada 14 De­sember 2009 jaksa Nasran Azis selaku tim jaksa P-16A bertanya pada Cirus perihal rencana dak­waan Gayus. Ternyata, rencana dak­waan yang dibuat Cirus tidak se­suai dengan pasal-pasal yang tercantum. Namun, kata JPU, Ci­rus tidak mengindahkan ma­sukan Nasran.

Cirus dikatakan justru meme­rin­tahkan Nasran membuat dak­wa­an sesuai rencana dakwaan yang telah dibuat Cirus. “Pasal dak­waannya, tuangkan saja se­suai dengan rendak. Untuk pasal korupsinya tidak usah dima­suk­kan,” kata Cirus seperti disitir da­lam dakwaan JPU.

Usut Keterlibatan Jaksa-jaksa Lain

Dasrul Djabar, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Dasrul Djabar menilai program pemerintah memberantas mafia hukum atau mafia peradilan me­rupakan kerja besar yang hanya bisa diselesaikan lewat kerja keras. Untuk itu semua apa­rat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan hing­ga pengadilan, harus benar-be­nar serius dalam menangani semua perkara.

“Ini kerja besar lembaga pe­ne­gak hukum yang tak boleh di­abaikan. Kalau dikerjakan se­cara intensif dengan shock pe­riode, mungkin penanganan ka­sus ko­rupsi dalam tahun kelima baru bisa kelihatan hasilnya,” katanya.

Kendati demikian Dasrul me­ngatakan, upaya penegakkan hukum khususnya pem­be­ran­tasan mafia hukum merupakan program yang sangat sulit di­lakukan. Dia menilai, korupsi saat ini sudah merambah pada semua lini. Mulai kepolisian, jaksa, hakim, panitera, pe­nga­cara sampai petugas lembaga pe­masyarakatan disebutnya telah terjangkit virus ini.

Dia berpandangan,  mafia peradilan saat ini bukan hanya me­rambah alias beroperasi di pengadilan kasus pidana, tetapi juga telah masuk ke wilayah pe­ngadilan perdata dan pe­nga­dilan agama. “Orang mau cerai saja sekarang harus membayar hakim kalau mau menang,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai per­kara Cirus Sinaga, Dasrul ber­ha­rap Cirus berkata jujur jika be­nar-benar terlibat pada peng­ha­pusan pasal korupsi milik Ga­yus Tambunan. Selain itu, Polri juga dimintanya mampu mem­bongkar oknum jaksa lain yang di­duga terlibat soal bocornya su­rat penuntutan (rentut) Gayus.

“Ini tugas berat yang diem­ban oleh Polri dan Kejaksaan,” te­gasnya. Politisi Demokrat ini juga tidak yakin jika polisi be­lum punya bukti-bukti soal ke­terlibatan Cirus dalam perkara bocornya rentut Gayus. Karena itu, Dia mendesak kepolisian segera melakukan investigasi mendalam. “Buktinya ada dari kepolisian dan hakim yang su­dah dijadikan terpidana dalam kasus Gayus.”

Dia menyarankan Polri dan Kejagung mengambil tindakan cepat guna menuntaskan per­kara Cirus lainnya. Sehingga, ap­resiasi masyarakat terhadap ke­dua lembaga itu dapat ter­wu­jud. Disamping itu, Dasrul juga berharap majelis hakim Penga­dilan Tipikor bersikap objektif dalam menangani perkara Cirus.

Sehingga, vonis yang di­be­ri­kan kepada Cirus tak menuai kekecewaan masyarakat. “Saya harap malah bisa divonis dua kali lipat. Cirus itu kan aparat pe­negak hukum yang se­be­tul­nya mengerti hukum. Tapi ke­napa malah melanggar h­u­kum?” tegasnya.

Ngaku Aja Di Depan Hakim

Arsil, Wakil Direktur Eksekutif LeIP

Wakil Direktur Eksekutif Lem­baga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil berpendapat, persi­dangan kasus Cirus Sinaga per­lu dipantau oleh Komisi Yudi­sial (KY). Sehingga, ke depan para hakim yang menyidangkan kasus ini tidak melanggar kode etik dan profesi hakim.

“Pemantauannya tidak perlu se­tiap saat sidang. Nggak usah tiap hari juga. Kan sudah ada me­­dia massa yang me­man­tau­nya. Cuma sekali waktu boleh-lah,” katanya. Menurutnya, per­kara Cirus merupakan kasus yang menyedot perhatian ba­nyak orang. Sehingga, kapasitas majelis hakim yang menggelar persidangan harus benar-benar kredibel.

“Saya yakin hakim Albertina Ho dapat bekerja dengan op­timal dan melihat perkara Cirus secara objektif,” ujarnya. Ke­tika ditanya mengenai tuntutan yang diberikan kepada Cirus, Arsil menilai, dakwaan 20 ta­hun penjara terhadap jaksa non aktif itu sudah tepat.

Dakwaan ini diharapkan mam­pu memberi efek jera bagi aparat penegak hukum lain seperti jaksa agar selalu koreksi dalam mengambil langkah hu­kum. “Ya ini kita jadikan se­ba­gai salah satu contoh. Apalagi ka­lau pelakunya penegak hu­kum, maka sanksinya harus lebih berat,” tandasnya.

Ia meminta agar pembuktian dalam kasus Cirus dilakukan secara cermat. Menurutnya, apa­kah Cirus betul-betul seba­gai orang yang mengatur per­kara Gayus atau sebagai pihak yang dikorbankan oleh mafia hukum yang sesungguhnya. “Jika Cirus merasa tudingan JPU janggal, maka mengaku saja di depan hakim. Bongkar semua siapa sesungguhnya big fish pada kasus ini,” tegasnya.

Menurutnya, pengakuan Ci­rus didepan majelis hakim peri­hal siapa saja mafia hukum yang terlibat perkaranya sangat di­nan­tikan banyak pihak. “Saya pikir juga nggak mungkin kalau Cirus bekerja sendirian. Pasti ada kong­kalikong,” tegasnya. [RM]