"Saya yakin kalau partai politik melakukan kerja-kerja politik, modal politik tidak akan besar. Berapa kepala daerah yang memang bekerja untuk itu tanpa mengeluarkan dana APBD, dia bisa menang dengan 80 persen," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, di Rumah Perubahan, Jalan Harmoni, Jakarta (Senin, 20/5).
Menurut Dahlan, karena berharap popularitas instan, akhirnya calon kepala daerah menggunakan anggaran daerah untuk mendongkrak popularitas dalam proses pemenangan. Karena itu, mekanisme penganggaran harus diperhatikan agar tidak digunakan untuk kepentingan politik.
"KPK kemarin menggelar diskusi apa sih yang perlu diatur (di balik) munculnya potensi
political corruption dalam penyusunan kebijakan," demikian Dahlan. [yan]
BERITA TERKAIT: