Taufik Kiemas: Pemerintah Perlu Membentuk Badan Sosialisasi Pancasila

“Semua lem­baga setuju untuk mendorong agar pemerintah membentuk lem­baga yang me­miliki posisi stra­tegis dalam memberikan pema­haman Panca­sila kepada anak muda Indone­sia. Namun format lembaga itu kita serahkan kepada pemerin­tah. Bisa saja berbentuk komite, ba­dan, atau lembaga,” ungkap Ke­tua MPR, Taufik Kiemas, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Ketua Dewan Pertim­bangan Pusat PDIP itu,  lembaga tersebut tidak seperti P4 saat Orde Baru, sehingga tidak perlu kha­watir Pancasila disalahgunakan untuk kekuasaan sesaat.

Sebab, walaupun lembaga itu dibuat pemerintah, supervisi dan materi berasal dari MPR.

“Lembaga itu dibuat bersama-sama dengan fraksi-fraksi yang ada di MPR,” ungkap suami Mega­­wati Soekarnoputri itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Yakin nih lembaga itu tidak disalahgunakan?
Saya pastikan bahwa lembaga tersebut berbeda dengan P4. Saya jamin pasti berbeda. Misalnya saja berbentuk komisi, itu kan tidak bisa menindak dan tidak bisa menghukum seseorang tanpa alasan yang jelas. Saya rasa for­mat­­nya terbuka bagi masya­rakat untuk ikut serta dan me­man­tau­ nya. Pers diperbolehkan ma­suk di dalamnya.

Bagaimana dengan wewe­nang badan atau lembaga ter­sebut?
Mengenai masalah itu, belum kami rumuskan secara rinci. Tetapi yang jelas tidak memaksa dan menghukum orang.

Lalu mengenai payung hu­kum­nya?
Yang jelas payung hukumnya adalah Pancasila. Tapi yang pen­ting sekarang bagaimana Panca­sila itu bisa tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Saya setuju dengan pendapat Pak Mahfud MD dan Pak M Nuh pada pertemuan lalu. Biar kita nguap-nguap sepanjang masa, kalau pers tidak mem­bantu, lang­kah yang sudah kita rencanakan akan sulit berjalan.

Apa dalam per­temuan antar lem­baga di MK sudah dibi­cara­kan soal pem­ben­tukan badan tersebut?
Pertemuan 24  Mei itu me­mang fokus­nya ke­pada Pancasila yang dianggap isu terpenting. Se­benar­nya kita ingin mem­bicarakan ma­sa­lah-ma­salah lain, tapi Pak Mahfud beri­nisiatif untuk mela­kukan diskusi tentang Pancasila sebagai ideo­logi negara dan fal­safah hidup berbangsa dan bernegara.

O ya, bagaimana model so­sialisasinya?
Dalam menentukan model so­sialisasinya, sedang kami rancang dengan berbagai macam ahli. Salah satunya adalah bagaimana Pancasila itu cepat masuk ke da­lam pikiran orang dan bisa dihafal.

Kalau seseorang tidak hafal dengan Pancasila, mana bisa menghayati ideologi dan falsafah bangsanya. Selain itu, MPR me­lakukan hiring dengan ahli pen­didikan, ahli tata Negara, dan beberapa tokoh untuk mem­per­kuat Pancasila.

Apa pembuatan lembaga ini mengikuti studi kasus dari negara lain?
Kita mengambil contoh yang sudah dijalankan oleh beberapa negara, seperti Amerika yang memiliki beragam ras. Di Ame­rika terjadi kesulitan dalam penyampaian ideologi negaranya. Sebab, perubahan generasi tiap waktu. Cara penyampaiannya pasti berubah.

Lalu kita bandingkan dengan negara kita yang sudah 13 tahun tidak pernah ada sosialisasi Panca­sila secara masif kepada masyarakat. Yang penting seka­rang bagaimana memotivasi masyarakat agar sadar dan peduli dengan ideologi bangsanya.

Peringatan hari lahir Pan­ca­sila 1 Juni nanti, bekas Presiden Megawati Soekarnoputri dan BJ Habibie diberi kesempatan untuk berpidato bersama  Pre­siden SBY, apa ada tujuan politis?
Tidak ada alasan semacam itu. Perubahan format itu karena kami ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kita bisa bersatu dengan Pancasila. Ini yang saya heran, kita ingin akur saja kok tidak senang. Itu sangat sederhana, mari kita maknai tanggal 1 Juni mendatang sebagai momen menyatukan bangsa kita. Ini juga sebagai langkah awal untuk memperbaiki nasib bangsa kita.   [RM]