Penobatan Raja KKN Baru

Sekarang, ketika kekuatan politik bisa dipakai membongkar brankas negara, posisi bendahara parpol jadi incaran pengusaha yang punya “naluri petualang” di medan bisnis.

Kita tahu di Indonesia, yang sudah terlanjur diplot kekuatan asing hanya sebagai pengimpor bahan mentah dan sumber energi yang dikandungnya, jalannya roda perekonomian nasional 95 persen tergantung pada penguasa.

Artinya, kalau Anda tak punya basis ekonomi kokoh tapi ingin jadi pengusaha sukses, berbaiklah sama penguasa. Dekati juga Legislatif (DPR) yang dikuasai partai penguasa. Karena bersama Eksekutif, mereka menguasai APBN lebih dari Rp 1.225 triliun!

Jadi misalkan Anda bendahara parpol dan punya target menguasai 10 persen saja pengelolaan dana APBN (Rp 122,5 triliun) lewat proyek tertentu, pasti akan disokong penuh dan resmi jajaran elite partai, yang di Legislatif dan Eksekutif.

Soalnya mereka tahu betul, hidup dan matinya parpol tergantung pada uang. Maklum, politik pencitraan ongkosnya memang mahal sekali.

Dari semua bendahara parpol di Indonesia, yang paling banyak dibicarakan publik adalah Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Selain masih muda dan lihay cari uang, pengusaha yang satu ini, seperti juga adiknya (Muhammad Nasir), adalah anggota DPR RI.

Publik membicarakan Nazaruddin karena media massa memberitakan keterlibatan dirinya dalam skandal penyuapan proyek pembangunan wisma atlet di Kantor Menegpora Andi Mallarangeng yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat.

Mindo Rosalina Manulang, pelaku penyuapan yang dibekuk petugas KPK, adalah salah satu petinggi PT Anak Negeri. Kata orang KPK, itu perusahaan milik Nazaruddin. Tapi alamatnya ternyata palsu. Padahal bersama PT Duta Graha Indah milik pengusaha muda sukses Sandiaga Uno, perusahaan ini pernah dapat tender proyek Kementerian Kesehatan.

Sedangkan PT DGI sendiri, sebelum diributkan, nyaris dapat tender pembangunan gedung baru DPR yang sangat mahal, yang proyeknya ditandatangani Marzuki Alie, Ketua DPR merangkap pimpinan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), yang di Partai Demokrat menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina yang ketuanya DR H Susilo Bambang Yudhoyono.

Tulisan ini hanyalah cuplikan dari permukaan berita yang tersebar di mana-mana. Sebagai bacaan, sangat ringan dan biasa-biasa saja. Tapi menjadi lain bila dibaca pada 21 Mei 2011, saat kita memperingati 13 tahun lengsernya rezim kelam Orde Baru pimpinan Jenderal Besar Soeharto yang ditandai dengan lahirnya Tap MPR No XI Tahun 1998, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kini rezim dipimpin Jenderal TNI (Pur) SB Yudhoyono. Harapan gerakan reformasi akan lahirnya “penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN” makin jauh panggang dari api. Instrumen hukum majal terhadap koruptor besar yang melibatkan para mafioso yang berlindung di parpol.

Padahal Ketua KPK Busyro Muqoddas mensinyalir ada kejahatan struktural pada kasus dugaan suap di kantor Andi Mallarangeng. "KPK sedang bekerja keras untuk memperluas jaringan informasi, mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Hasil sementara menunjukkan, pelakunya tidak hanya akan berhenti pada tiga tersangka karena ada kejahatan struktural yang berhubungan dengan kekuasaan di dalamnya," kata Busyro.

Rakyat Indonesia menunggu kerja KPK. Bisakah menuntaskan amanat utama gerakan reformasi (memenggal kepala jaringan KKN di pusat kekuasaan), atau justru akan menobatkan “Raja KKN Baru” dan memasukkan kembali negeri ini ke Century of the Dark, abad kegelapan? [***]