"Ya, kan problem selalu ada kontradiksi antara Kedua Dewan Pembina dengan yang di lapangan. Satu sisi ada politik citra, bahwa Ketua Dewan Pembina ini suci bersih begitu, yang salah itu hanya anak buah," kata peneliti The Indonesian Institute, Abdurrohim Ghazali kepada
Rakyat Merdeka Online (Senin, 16/5).
Ada dua fakta terakhir yang membuktikan kontradiksi. Pertama, soal pembangunan gedung baru DPR. Satu sisi, SBY menegaskan gedung baru DPR tidak perlu dibangun jika tak terlalu penting.
"Tapi di sisi lain, pasukannya di DPR tetap ngotot. Jadi ada instruksi tapi menurut penilaian kami di publik, ada problem besar. Sebenarnya mau mereka ini apa," ungkap Rohim.
Kedua, dalam kasus suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang, yang diduga melibatkan, dua kader Demokrat, M Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Dalam kasus ini, SBY sekali lagi menegaskan, bahwa tidak ada orang yang tidak bisa diproses hukum. Kalau memang keduanya terlibat, harus diberikan sanksi.
"Tapi di sisi lain, di kalangan kolega-kolega mereka sendiri, itu seolah-olah ingin menutupi," tegasnya.
Dari kontradiksi-kontradiksi tersebut, diduga ada kesepakatan untuk memainkan peran masing-masing di tubuh Demokrat.
"Wallahu alam. Tapi kan kita publik hanya bisa menduga-duga. Dugaan kita, pokoknya cara berpolitik mereka itu Presiden harus selamat kalau ada tindakan kejahatan dan segala macam. Bahkan besan dikorbankan pun tidak apa-apa," tandasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: