Persoalannya adalah reformasi yang dimulai dari 1998 adalah perubahan yang dibajak oleh kelompok lama dan berkolaborasi pemodal yang sama-sama pernah dibesarkan Orde Baru.
"SBY yang dua periode memerintah bisa dikatakan tidak menjadi bagian dari reformasi, tapi merekalah pembajaknya. Sehingga perubahan yang diharapkan gerakan dan mahasiswa tidak terjadi pada saat ini," ujar salah seorang eksponen gerakan 98, Masinton Pasaribu, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (16/5).
Kondisi memburuk yang paling mencolok menurut Masinton adalah perkembangbiakan mafia kasus. Selain itu, persoalan kekerasan atas nama agama dan pemberlakukan Perda yang bernuansa agama adalah wujud bagian kegagalan pemerintah menjalankan amanat reformasi.
Masinton menolak anggapan bahwa mayoritas yang kecewa pada reformasi sekarang tengah merindukan kembalinya pemerintahan yang otoriter.
"Sebenarnya hasil survei terakhir ini tidak menyatakan itu (kerinduan pada Orde Baru) tapi hanya membandingkan masa kepemimpinan SBY dengan Soeharto. Kalau dibandingkan begitu, ya jelas kepemimpinan sekarang ini jauh lebih lemah," urainya.
Kelemahan pemerintah (eksekutif), parlemen (legislatif) dan penegak hukum (yudikatif) terbukti dari kasus-kasus konflik horisontal yang menjamur. Dia mencontohkan, kasus-kasus bernuansa agama yang membutuhkan ketegasan tindakan negara tidak pernah disikapi dengan tegas.
Lagipula, lanjut Masinton, tren dunia saat ini tidak mengizinkan hadirnya rezim otoriter. Seperti terjadi di kawasan Timur Tengah, kepemimpinan semacam Orde Baru yang tangan besi mendapat perlawanan kuat dari rakyat. Masinton yakin, masyarakat dunia termasuk Indonesia mampu membaca itu sebagai tanda perubahan.
"Rakyat merindukan demokratisasi tapi bukan yang prosedural belaka dan para pelakunya kriminal, bandit-bandit," jelas Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi ini.
Akhirnya, Masinton menekankan, kerinduan akan masa lampau yang sejahtera namun di bahwa tirani, adalah sesuatu yang disengaja dan diciptakan.
"Ini sengaja diciptakan oleh SBY. Kalau saja dia memimpin dengan tegas, bagaimana mungkin ada pemikiran kembali ke kejayaan Orde Baru. Sekarang juga kita utang lebih parah dari Soeharto. Tidak hanya utang luar negeri, tapi impor beras dan garam," paparnya.
"Tapi harap diingat Soeharto bisa menyejahterakan, karena dia dimodali utang luar negeri, kemudian kita pada saat itu masih penghasil minyak tergabung dalam OPEC dan kemudian untuk amankan pinjaman itu dia berangus demokrasi," pungkas Masinton.
[ald]
BERITA TERKAIT: