Mabes Polri sudah menolak permintaan izin penyelenggaraan kegiatan tersebut, yang diajukan tokoh pecinta Israel, Unggun Dahana, dengan dasar bahwa permohonan itu tidak sesuai dengan prosedur dan menanggapi Kementerian Luar Negeri yang menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Ketua Umum PB HMI, M Chozin Amirullah, rencana tersebut jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dalam pembukaan UUD jelas sekali disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
"Merayakan kemerdekaan Israel sama saja dengan melegitimasi penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Penyelenggaraan perayaan kemerdekaan Israel di Indonesia jelas bertentangan dengan konstitusi Indonesia, sebab apa yang disebut sebagai hari kemerdekaan Israel itulah hari dimulainya penjajahan bangsa Israel terhadap Palestina," ujar Chozin dalam pernyataan yang diterima
Rakyat Merdeka Online, Sabtu (14/5).
Tidak layak bagi Indonesia untuk memberikan dukungan bagi perayaan kemerdekaan Israel. Pernyataan Unggun yang mengatakan, latar belakang acara adalah "cinta Proklamasi Republik Indonesia, dan menjunjung tinggi Kedaulatan Republik Indonesia", disebutnya amat tidak masuk akal.
"Jika dia cinta proklamasi dan ingin menjunjung tinggi kedaulatan NKRI, maka seharusnya dia tidak menyelenggarakan acara tersebut. Bagaimana mungkin orang yang menjunjung tinggi kedaulatan NKRI justru melegitimasi penjajahan Israel atas bangsa Palestina," tegasnya..
PB HMI menolak dan mengutuk rencana penyelenggaraan acara tersebut. PB HMI mengimbau kepada Unggun dkk untuk membatalkan sama sekali acara tersebut karena hanya akan mencabik-cabik rasa kemanusiaan bangsa Indonesia dan potensial mengganggu kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
"Jangan sampai hanya demi mencari muka di hadapan 'bos'-nya, dia rela mengorbankan prinsip-prinsip kebangsaan kita," tutup Chozin.
[ald]
BERITA TERKAIT: