"Apabila dalam kurun waktu tiga hari terhitung sejak pernyataan ini dimuat tidak diindahkan (oleh Fitra), maka kami akan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah ujar Sekjen DPR, Nining Indra Shaleh, dalam keterangan persnya kepada
Rakyat Merdeka Online (Jumat, 13/5)
Setjen DPR membantah tudingan Fitra yang menuduh DPR menghamburkan uang pulsa senilai Rp 151 miliar. Menurutnya, yang ada cuma biaya langganan pulsa untuk sms gateway sebesar Rp 96 juta per tahun untuk 560 orang anggota dewan.
Menanggapi tuntutan Setjen DPR itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tom Pasaribu menyebutnya berlebihan.
"Kalau Setjen DPR itu lembaga yang harus dihormati, itu memang benar seusai UU. Tapi apakah mereka pernah menghormati rakyat. Karena tanpa rakyat, mereka takkan miliki uang," terang Tom kepada
Rakyat Merdeka Online, Jumat (13/5).
Menurut Tom, data yang dimiliki Setjen DPR mengenai biaya langganan pulsa untuk sms gateway sebesar Rp 96 juta, juga tak pernah transparan. Pengakuan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan untuk menyampaikan informasi dan pemberitahuan kegiatan rapat-rapat Dewan dinilainya berlebihan pula.
"Secara logika angka yang disebut Setjen DPR itu juga tak masuk akal. Secara keseluruhan, angka-angka anggaran di DPR itu tidak pernah menyentuh masyarakat dan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Menurut Tom, kritik tunjangan pulsa yang dilakukan Fitra adalah akumulasi kekecewaan masyarakat dari tidak transparannya anggaran proyek-proyek di DPR, contohnya mulai dari pembangunan rumah dinas yang tidak kunjung selesai, perjalanan studi banding yang memboroskan uang negara, sampai pembangunan gedung baru DPR.
"Perlawanan Setjen DPR itu pintar-pintar mereka saja untuk mengalihkan isu. Mulai dari isu kebobrokan tidak transparannya anggaran juga sampai isu-isu besar lainnya yang menyentuh Istana," ujarnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: