Meski dia membantah tudingan LSM Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) bahwa sebanyak Rp 151 miliar dianggarkan untuk penggunaan pulsa.
"Tidak ada anggaran pulsa. Bagian dari republik ini yang paling transparan adalah DPR. Sudah jumlahnya (anggaran) sedikit, paling transparan juga. Tapi menurut saya orang-orang terlalu berlebihan (dalam menilai DPR)," kata Anis di gedung DPR, Jakarta (Kamis, 12/5).
Meski membantah, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, DPR tidak punya kepentingan untuk membatasi ruang gerak LSM. Karena itu adalah hak setiap LSM untuk menyampaikan sesuatu.
"Kita tidak bisa mencegah itu dilayangkan. Misalnya kalau Anda ingin mencari sensasi dengan cara seperti itu siapa yang bisa mencegah Anda. Kita kan tidak bisa juga," demikian Anis.
[yan]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: