Tidak ada kata “maaf”. Di negeri yang gemar berpidato tentang empati dan tanggung jawab, justru kata paling sederhana itu hilang ketika paling dibutuhkan.
Lima belas orang mati, 84 terluka, dan dari pihak Green SM Indonesia hanya mengalir kalimat-kalimat steril. Rapi, aman, dan kosong. Seolah tragedi ini hanyalah gangguan layanan, bukan kehilangan manusia. Seolah nyawa bisa diganti dengan diksi.
Malam itu, Senin 27 April 2026, di Stasiun Bekasi Timur, maut datang tanpa aba-aba.
KA Argo Bromo Anggrek melaju dari Gambir dan menghantam KRL Commuter Line yang terhenti di jalur yang sama.
Benturan itu bukan sekadar tabrakan, melainkan penghancuran. Gerbong ringsek, tubuh terjepit, jeritan yang tak sempat selesai.
Lima belas orang tidak pulang. Delapan puluh empat lainnya pulang dengan luka, fisik dan batin, yang mungkin tak pernah benar-benar sembuh.
Semua berawal dari satu taksi listrik Green SM yang mogok di perlintasan sebidang tidak resmi dekat Bulak Kapal.
Kendaraan itu tertemper KRL, mengacaukan sistem persinyalan. Kereta berhenti di jalur yang seharusnya aman.
Lalu Argo Bromo datang dari belakang, membawa kecepatan yang tidak sempat ditarik kembali. Satu mesin mati, dan puluhan manusia ikut dimatikan oleh sistem yang sudah lama dibiarkan setengah hidup.
Di sinilah ironi paling telanjang. Negeri ini tidak kekurangan anggaran, tidak kekurangan pejabat, tidak kekurangan slogan keselamatan. Yang kurang hanya satu, rasa malu.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) setidaknya masih tahu cara menundukkan kepala dan meminta maaf.
Tapi perusahaan taksi yang menjadi pemicu awal justru berdiri tegak di balik kalimat PR. Seolah tanggung jawab bisa disubkontrakkan ke kata “investigasi”. Barangkali di negeri ini, meminta maaf dianggap lebih mahal dari membayar konsultan krisis.
Lalu datanglah parade kepedulian. Presiden Prabowo Subianto hadir di RSUD Kota Bekasi, menggenggam tangan korban, menjanjikan investigasi dan perbaikan 1.800 perlintasan dengan anggaran Rp 4 triliun.
Angka yang besar, janji yang megah, dan seperti biasa, datang setelah darah mengering di rel. Karena di republik ini, kebijakan sering lahir bukan dari perencanaan, tapi dari kematian.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan santunan Rp50 juta per korban meninggal dan menanggung biaya perawatan. Sebuah angka yang terdengar tegas, seolah negara akhirnya hadir.
Tapi di balik itu, ada pertanyaan yang lebih dingin: apakah nilai nyawa manusia kini memang ditetapkan setelah mereka mati?
Fakta sudah cukup kejam. Perlintasan tanpa palang tetap dibiarkan bertahun-tahun. Tapi, anggaran bisa tiba-tiba tersedia setelah tragedi.
Sistem keselamatan dibiarkan rapuh, tapi pencitraan selalu kokoh. Perusahaan bisa lalai, tapi tetap fasih bicara “komitmen”. Pejabat bisa datang, tapi selalu terlambat.
Bekasi Timur malam itu bukan sekadar lokasi kecelakaan. Ia adalah panggung di mana semua kegagalan bertemu. Kelalaian swasta, pembiaran negara, dan budaya birokrasi yang lebih takut pada citra dari pada kehilangan nyawa.
Korban-korban itu bukan statistik. Mereka adalah orang-orang yang pagi harinya masih hidup biasa, berangkat kerja, bercanda, merencanakan hari esok.
Negara gagal menjaga mereka, sistem gagal melindungi mereka, dan perusahaan gagal sekadar meminta maaf kepada mereka.
Sudah 14 korban jiwa. Tapi kata “maaf” tetap tidak pernah tiba. Mungkin itulah tragedi paling dalam.
Bukan hanya kita kehilangan manusia, tapi juga kehilangan rasa bersalah. Di negeri ini, tampaknya, yang paling sulit bukan mencegah kematian, melainkan mengakui kesalahan.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
BERITA TERKAIT: