Pancasila, TNI, NII, SBY, Korupsi

Tapi pada ke mana jajaran TNI yang oleh rakyat sudah dibelikan senjata, pakaian seragam, tenda serta sepatu? Padahal dalam setiap upacara mereka mengaku “Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila”.

Mereka juga bilang: “Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.”

Kita memang sudah tidak bisa lagi berharap (banyak) kepada TNI untuk menjaga hal-hal yang absurd, filosofis dan sedikit utopis seperti Pancasila. Karena mereka sedang bergelut dengan hal-hal yang nyata: kebutuhan hidup yang makin mahal dan lingkungan yang kian tidak sehat.

Makanya, meskipun mereka juga merasa sebagai “Kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan”, tapi tak berdaya ketika melihat para pemimpin semakin tidak jujur, menutupi kebenaran dengan pencitraan, dan membangun keadilan hanya untuk dirinya dan partainya yang sedang berkuasa.

“Sapta Marga, o Sapta Marga…!”

Mungkin karena melihat “bhayangkari negara” semakin keropos dan jauh dari sumpahnya, sebagaimana para elite penyelenggara negaranya, membuat orang tak lagi sungkan merakit bom dan meledakkannya di mana suka, termasuk masjid.

Kemudian beberapa orang lalu menawarkan alternatif lain bentuk negara. Bagaimana kalau Negara Islam Indonesia alias NII? Bukankah Islam mengajarkan kebaikan semata? Jadi apa salahnya membentuk NII, ketimbang negara dengan asas yang tak jelas?

Meskipun dirancang oleh orang-orang yang tidak jelas, tapi karena situasinya juga tak jelas, membuat NII ada yang meminati. Apalagi ketua umum dan sekjen Partai Demokrat yang berkuasa (Anas Urbaningrum dan Ibas), bukan hanya berkunjung, tapi juga menyumbang uang cukup besar ke pesantren Al Zaytun, yang ditengarai merupakan markas NII.

Bukan mustahil Presiden Yudhoyono, yang di partai itu duduk sebagai Ketua Dewan Pembina, menyetujui atau sekurang-kurangnya mengetahui kunjungan dan sumbangan uang dari partainya.

Mungkin juga akibat negara telah kehilangan kepemimpinan, pemerintah pun berjalan tanpa arah. Rakyat harus berjuang sendiri untuk mempertahankan hidup. Para pedagang kecil tak memperoleh perlindungan sama sekali di tengah pertarungan raksasa perniagaan: Amerika, Cina, Jepang, Uni Eropa dan Korea Selatan.

Perekonomian nasional yang sudah dilibas kekuatan “pasar global”, membuat kesejahteraan umum yang menurut Konstitusi wajib diadakan, semakin jauh panggang dari api. Sementara kekayaan alam yang melimpah, yang menurut Konstitusi juga harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan ajang korupsi.

Lalu apa kabar janji Presiden Yudhoyono yang “akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi?” Wallahualam bissawab. Hanya Tuhan yang tahu.

Sebab fakta membuktikan, justru anak buahnya sendiri yang banyak diindikasikan terlibat korupsi, baik yang di eksekutif (kabinet) maupun legislatif.

Di kabinet ada Hatta Rajasa yang sedang dibidik KPK karena diduga terlibat skandal hibah KA dari Jepang. Bersama Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Hatta juga bisa jadi tersangka bila terlibat mark up pembelian pesawat untuk maskapai penerbangan Merpati.

Di legislatif ada Ketua DPR Marzuki Ali (Wakil Ketua Dewan Pembina PD) yang terkait pembangunan gedung DPR yang mahalnya kelewat batas. Ada juga Nazarudin yang bendahara umum PD, yang diberitakan terlibat skandal suap Sesmenpora Andi Mallarangeng yang juga Sekretaris Dewan Pembina PD.

Jadi mau mimpin sendiri pemberantasan korupsi, Bos? [***]