“Kami percaya konflik perbatasan ini bukan karena keinginan rakyat Thailand atau rakyat Kamboja, tapi karena masalah politik (Perdana Menteri Thailand ) Abhisit dan (Perdana Menteri Kamboja) Hun Sen,†kata Supalak Ganjanakhundee, Jurnalis Senior
The Nation Thailand, seperti tertulis dalam kiriman berita dari ASEAN People's Forum, yang diterima
Rakyat Merdeka Online, Kamis (5/5).
Supalak yang memiliki lahan pertanian di daerah perbatasan itu, juga menjadi salah seorang korban pengungsi. Hal serupa dikatakan Pa Nguon Teang, Direktur Eksekutif dari Radio
Voice of Democracy, Kamboja. Menurut Pa, konflik ini bukan lagi atas
nama nasionalisme masing-masing negara, tapi lebih karena ambisi politik kedua Perdana Menteri. Terbukti dari fakta konflik perbatasan tidak terjadi dalam Pemerintahan Thaksin Shinawatra, yang punya afiliasi politik erat dengan Hun Sen.
“Karena ini lebih politis, kami meminta semua masyarakat Kamboja dan Thailand untuk tidak lagi memikirkan nasionalisme untuk masalah perbatasan ini, tapi lebih memikirkan masalah kemanusiaan,†kata dia.
Pa merujuk fakta, konflik bersenjata ini telah memakan korban sembilan jiwa dan memaksa 25 ribu orang mengungsi.
Masyarakat sipil Kamboja dan Thailand pun sepakat untuk meminta ASEAN turun tangan memediasi konflik ini. Harapannya, ASEAN sebagai lembaga regional dapat bertindak lebih netral sebagai penengah kepentingan politik kedua kubu perdana menteri.
Penelitian Dr. Akarapong Khamkhun dari International College Pridi Pranomyong, Universitas Thammasat, Thailand, mengungkap fakta penduduk di perbatasan kedua negara secara historis sama sekali tidak bermusuhan. Bahkan, para tentara kedua negara hanya adu senjata dari Senin-Jumat sesuai perintah Bangkok dan Phnom Penh. Di akhir minggu, pasukan perbatasan Thailand dan Kamboja justru sering duduk main kartu dan minum bersama.
[ald]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: