Suhardi: Kalau Menyangkut Koalisi, Itu Urusan Prabowo & SBY

Sebelumnya diberitakan ada empat fraksi di DPR meng­hendaki besaran PT yakni 2,5 persen (PPP, PAN, PKB, Hanura dan Gerindra), 3-4 persen (PKS), 4 persen (Partai Demokrat) dan 5 persen (PDIP dan Partai Golkar).

Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, mengungkapkan, ke­ingi­nan partainya menetapkan PT sebesar 2,5 persen untuk meng­himpun aspirasi dari rakyat yang ada di seluruh Indonesia.

Menurutnya, Partai Gerindra tidak mempermasalahkan berapa jumlah PT.  Tapi yang terpenting adalah aturan mengenai bagai­mana partai politik diberi tugas menseleksi kadernya. Sebab, partai politik mengetahui potensi kadernya dan bisa menilai kader tersebut layak atau tidak untuk menjadi wakil rakyat.

“Sebetulnya berapa pun kami siap, jangan dianggap sombong ya. Tapi ini kan demi meng­hor­mati aspirasi masyarakat Indone­sia yang tersebar di pulau-pulau,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kalau memang siap, kenapa tidak diusulkan PT sebesar 5 atau 10 persen?

Kita menghormati partai-partai kecil yang memiliki aspirasi dari masyarakat di seluruh Indonesia. Apabila PT terlalu besar, nanti yang diuntungkan partai-partai besar, ini berbahaya. Sebab, ba­nyak orang yang tertekan aspi­rasinya.

Anda punya kekhawatiran apabila PT dinaikkan?

Apabila dinaikkan, partai poli­tik hanya tinggal dua atau tiga. Kondisi ini jelas menimbulkan iklim otoriter. Kita pernah meng­alami iklim otoriter, dan tentu kita tidak mau kondisi itu kembali terjadi di Indonesia. Penerapan ini saya pikir tidak efisien untuk diterapkan, karena tidak sehat dalam iklim demokrasi yang se­dang kita bangun.

Demokrasi seperti apa yang ingin dibangun?

Kita tidak ingin demokrasi ber­jalan tidak sebagaimana mesti­nya. Demokrasi seharusnya untuk mensejahterakan rakyat dan menyerap aspirasi rakyat. Kondisi saat ini sudah ada per­kembangan dalam demokrasi, walaupun kita melihat ada ma­salah lain, yaitu cara manajemen negara yang perlu perbaikan.

Apa Gerindra bakal lolos  PT da­lam Pemilu 2014?

Gerindra optimistis men­capai PT. Sebab, sebelumnya saja hanya  satu tahun kampanye, kita sudah memperoleh 4,6 persen untuk nasional dan untuk provinsi 10 persen.

Namun yang perlu diingat, aspirasi itu pasti beda-beda. Jadi jangan dipaksakan jadi mono partai.

Tapi kalau rakyat meng­hen­daki begitu, bagaimana?

Saya kira nggak begitu. Yang dikhawatirkan karena geografis kita sangat khas di dunia, terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak dan etnisnya begitu bera­gam sehingga aspirasinya juga beragam. Untuk itu tidak bisa disamakan dalam satu atau partai, biarkan kebebasan aspirasi itu berkembang di masyarakat.

Bukannya PT yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pe­milu?

Kualitas pemilu tidak bisa di­lihat dari penyederhanaan partai politik saja. Tapi harus dilihat dari dua faktor. Pertama, harus ada penjaringan pemimpin yang baik seperti apa. Kedua, bukan hanya sekedar pemimpin saja, tetapi kualitas pemimpin yang harus diperbaiki.

Apa yang salah dari proses pen­jaringan pemimpin?

Misalnya saja penjaringan anggota dewan yang menggu­nakan sistem suara terbanyak. Seharusnya menggunakan nomor urut. Sistem nomor urut ini di­saring berdasarkan pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik, sehingga setiap orang punya kualitas yang dijamin oleh partai.

Yakin kaderisasi itu bisa mem­perbaiki kualitas pemim­pin?

Partai kami memiliki sistem pengkaderan dari bawah hingga atas, seperti kader pratama, kader madya, kader yunior dan kader senior. Melalui jenjang seperti itu, kita tahu siapa yang punya kualitas di internal.

O ya, bagaimana dengan mo­del baru koalisi, apakah Ge­rin­dra ditawari SBY?

Kalau menyangkut koalisi saya tidak mau komentar, itu urusan Pak Prabowo dengan Pak SBY. Yang jelas, kalau SBY minta kami masuk koalisi, ada beberapa poin yang perlu disepakati demi kepentingan rakyat. [RM]