Tapi, diingatkan, Indonesia memiliki aturan hukum sendiri yang mengatur persepakbolaan Indonesia dan dalam situasi seperti ini pemerintah Indonesia dinilai yang paling berhak untuk menanganinya.
"Saya kira dalam situasi seperti ini pemerintah yang paling berhak. Karena kalau terjadi apa-apa dalam negeri, FIFA tak bisa masuk," kata Ketua Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional, Syahrial Damopolii, saat dihubungi
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 5/4).
Syahrial mencontohkan, tentang unjuk rasa besar-besaran yang beberapa waktu yang menolak Nurdin Halid. Pada saat itu, FIFA sama sekali tidak bisa bertindak. Sedangkan pemerintah, tegasnya, langsung turun tangan dengan mengerahkan semua alat kelangkapan yang dimiliki.
"Jadi, ada batasan hukum yang tidak bisa ditangani FIFA. Karena itu kita harus hormati hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional," tegasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: