Suhardi: Saya Nggak Mau Komentar Itu Urusan Pak Prabowo

“Itu kan hanya sekadar isu. Jadi, kami tanggapi biasa-biasa saja. Saat ini, konsentrasi kami terpu­sat pada konsolidasi internal. Ini untuk menghadapi verifikasi par­pol Pemilu 2014,” ujar Suhardi kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Jumat (4/3).

Menurutnya, pihaknya dengan Presiden SBY belum melakukan komunikasi terkait koalisi. Apa­lagi kalau membicarakan soal menteri.

“Belum ada pembicaraan resmi soal itu. Selama ini hanya sekadar komunikasi antar teman,” ung­kapnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Lho, bukannya sudah me­nge­­lus calon menteri?
Tidak. Kami tidak melakukan deal apapun dengan Pak SBY atau Partai Demokrat terkait persa­maan sikap dalam Sidang Pari­purna DPR soal angket mafia pajak.

Isunya Anda digadang-ga­dang menjadi menteri dari Par­tai Gerindra, apa benar se­perti itu?
Saat ini saya nggak mau ko­men­tar soal isu tersebut. Jawa­ban­­nya, tergantung rapat DPP Partai Gerindra dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Pak Prabowo.

Yang jelas, sejauh ini nggak ada deal soal sikap kami terhadap penolakan pansus tersebut, itu dilakukan karena kami inde­penden.

Ah, masa nggak ada deal, se­hingga menolak pembentukan Pansus Hak Angket Mafia Pajak?
Ya, nggak deal apa-apa. Kami menolak pembentukan pansus itu, karena tidak ingin kasus Bank Century kembali terulang. Dalam kasus Bank Century, kita mem­prioritaskan pembahasan­nya, tapi hanya sekadar mem­buang-buang energi. Kasus itu, pada akhirnya tidak tuntas.

Padahal, kita masih memiliki masalah yang lebih serius yakni persoalan pangan yang tidak ter­tangani, dan berpotensi meng­hilangkan devisa negara hingga Rp 3.500 triliun. Masa’ persoalan sebesar itu terus-menerus kita korbankan demi kepentingan politik sesaat.

Tapi, karena memilih sikap tersebut Gerindra terlihat seba­gai bagian dari koalisi pemerin­tah?
Kami tidak memungkiri hal tersebut. Namun, kami telah dan akan terus berupaya memberi penjelasan kepada konstituen kami, kalau sikap tersebut meru­pakan pilihan yang tulus, dan didasari niat untuk menye­lamat­kan negara. Apakah kita tidak malu terus-menerus tertinggal oleh Malaysia, Singapura dan sejumlah negara tetangga lain­nya. Padahal, kita memiliki tanah yang sama, air yang sama dan matahari yang sama. Kenapa kita tertinggal semakin jauh.
 
Apakah hal tersebut dapat di­artikan, Gerindra membuka diri untuk berkoalisi dengan pe­merintah?
Persoalan koalisi atau tidak harus diputuskan melalui me­ka­nis­me partai, sehingga jelas kalau menolak (koalisi) bagai­mana dan kalau menerima bagai­mana im­pli­kasinya. Yang pasti, kami nggak mau mencari keun­tungan dari gonjang-ganjing situasi poli­tik sekarang.

Bukannya Gerindra kepingin menjadi menteri?
Mungkin kami bisa saja ber­koalisi dengan pemerintah. Tapi, kami memiliki syarat mutlak, yakni ekonomi kerakyatan. Kami tidak akan meninggalkan konsti­tuen yang memililih kami karena konsep ekonomi ke­rakyatan.

Bagaimana aplikasi konsep ekonomi kerakyatan, jika dite­rap­kan dalam pemerintahan?
Kami tegas menolak impor tanpa bea masuk, menolak pen­jualan Badan Usaha Milik Ne­gara (BUMN), melindungi usaha kecil dan meningkatkan per­tanian untuk menyejah­tera­kan masyara­kat. Berbagai pro­gram itu telah kami umumkan saat Pe­milu 2009, dan kami ti­dak akan me­ngu­bah hal ter­sebut.

Kapan keputusan bergabung atau tidaknya Gerindra dalam koalisi dikeluarkan?
Saya belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebab, ke­putusan bisa atau tidaknya ber­koalisi didasarkan pada dua faktor, yakni kami dan pemerin­tah. Sampai saat ini, belum ada per­temuan resmi antara Partai Gerindra dengan Demokrat mau­pun pemerintah.   [RM]