Menurut mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, Perda larangan Ahmadiyah itu sejalan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. "Ya masih sejalan. Dan itu yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama dan itu yang dikatakan juga oleh Pak Jaksa Agung. Itu dimulai dari Sumatera Selatan, baru kemudian Jawa Timur, Banten, lalu kemudian Jawa Barat," katanya kepada
Rakyat Merdeka Online.
Lahirnya Perda-perda ini dituding sebagian kalangan merupakan kerjaan PKS. Dan itu dibantah oleh Hidayat Nur Wahid yang juga mantan Ketua MPR ini. Dia menegaskan, para kepala daerah yang mengeluarkan Perda larangan Ahmadiyah itu umumnya bukan kader PKS, kecuali Jawa Barat, Ahmad Hermawan.
"Harus diingat bahwa Gubernur Sumatera Selatan (Alex Nurdin) itu bukan dari PKS, itu dari Golkar dan juga dari Demokrat juga. Kemudian Jawa Timur itu Pak Karwo pasti bukan PKS, ya Demokrat. Wakilnya dari Gus Iful mantan Ketua GP Anshor. Banten bukan dari PKS, tapi dari Golkar. Jawa Barat memang dari PKS. Sekali lagi ini bukan agenda PKS. Karena agenda ini konsisten dengan UUD kita," tandas Hidayat.
[zul]
BERITA TERKAIT: