Di Thailand, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Serukan Aksi Konkret Atasi Konflik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Minggu, 30 Januari 2011, 14:05 WIB
Di Thailand, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Serukan Aksi Konkret Atasi Konflik
Saleh Daulay/ist
RMOL. Para aktivis civil society dan aktivis non-governmental organizations (NGO) khususnya yang berdomisili di Asia, masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak untuk menciptakan perdamaian di beberapa negara yang dilanda konflik.

Pasalnya, saat ini, konflik di beberapa wilayah di kawasan Asia, antara lain, Kashmir, Thailand, Srilanka, Filipina,  Myammar, dan Afghanistan belum terselesaikan. Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan munculnya konflik tersebut, faktor diskriminasi berbasis agama merupakan salah satu faktor yang dianggap paling dominan.

Diskriminasi berbasis agama, terutama sangat dirasakan oleh para penduduk muslim, yang berada di daerah Myammar, Kashmir, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan.

Hal itu merupakan salah satu kesimpulan penting, yang dihasilkan dari International Conference on Multi-culturalism and Global Peace, yang diselenggarakan dari tanggal 26-30 Januari 2011 di Pattani, Thailand Selatan.

"Menurut saya, konferensi ini harus diikuti dengan aksi konkret, agar lebih memberikan dampak yang signifikan bagi penciptaan perdamaian di kawasan Asia. Konferensi, seminar, dan workshop yang dilakukan selama ini tidak akan memberikan dampak apa pun, bila tidak diikuti dengan agenda aksi di lapangan,"  ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu malam melalui sambungan telepon di sela-sela penutupan acara tersebut.

Saleh memang tidak menampik kualitas para peserta yang datang dari berbagai negara. Dia yakin para peserta yang berjumlah 225 orang dari 20 negara yang hadir di konferensi ini adalah orang yang sudah matang dari sisi teori dan konsep tentang perdamaian.

"Namun, apa yang dibutuhkan oleh para korban yang berada di wilayah konflik adalah aksi nyata, yang mampu membebaskan mereka dari belenggu tindakan diskriminatif, yang mereka rasakan selama ini. Di antara aksi yang dapat dilakukan adalah mediasi antara para pihak yang sedang konflik, advokasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, mental recovery pasca konflik, dan lain-lain," terang Saleh. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA