Setya Novanto: Stop, Ical Direkayasa Dalam Kasus Gayus

“Jadi, stop Ical direkayasa da­lam kasus Gayus. Janganlah masalah ini dikaitkan ke politik,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Setya Novanto, kepada Rak­yat Mer­deka, di gedung DPR, Jakarta, kemarin.    

Gayus  mengecam pemberitaan di media massa, terutama yang mengkaitkan kasusnya dengan tokoh politik tertentu.

“Media juga memperburuk keadaan seperti dengan menjadi­kan ini alat politik. Seperti ada god father, backing, di Bali kete­mu Ical, ke luar negeri untuk menga­mankan aset. Itu tidak be­nar,” ungkap Gayus seusai sidang di PN Jakarta Selatan, Jakarta, kemarin.

Gayus yang divonis tujuh tahun penjara itu mengaku siap mempertanggungjawabkan se­mua perbuatannya yang dianggap sebagai tindak pidana. Namun dirinya meminta dengan sangat agar media massa tidak lagi mengaitkan kasusnya dengan isu politik.

Setya Novanto selanjutnya mengatakan, kasus Gayus ini menimbulkan banyak keanehan. Seorang pegawai negeri biasa, tapi bisa seenaknya keluar dari penjara, bahkan ngelancong ke luar negeri.

“Sepertinya ada skenario besar di situ. Aparat hendaknya mem­buka tabir itu, sehingga terungkap duduk persoalannya. Yang jelas, kasus Gayus jangan lagi me­nyeret-nyeret nama Pak Ical,’’ ujarnya.

Berikut kutipan wawancara dengan Bendahara DPP Partai Golkar itu:

Siapa di belakang skenario be­sar itu?

Waduh, saya kurang tahu ya. Yang jelas kalau kita runut pem­beritaan media massa, salah satu yang jadi sasaran adalah Partai Golkar, ketua umum kami Pak Ical disebut-sebut dalam kasus Gayus ini. Padahal, Gayus sendiri sudah menjawab bahwa kasusnya tidak ada hubunganya dengan Pak Ical.      

Apakah ini dihembuskan untuk menghambat langkah Ical Pilpres 2014?

Kalau itu tujuannya, saya kira terlalu jauh ya. Pak Ical kan be­lum tentu menjadi Capres dari Partai Golkar. Sebab, kami belum menentukan Capres.

Lalu apa motivasinya meng­kait-kaitkan kasus Gayus de­ng­an Ical?

Saya kurang paham ya. Yang jelas, Pak Ical pernah menyam­paikan ke media massa bahwa dalam kasus Gayus ini ada ske­nario mengadu domba antara Pak Ical dengan Presiden SBY demi kepentingan politik sesaat.

Jangan-jangan ingin mendis­kreditkan Partai Golkar?     

Kalau nama Pak Ical terus di­sebut-sebut dalam kasus itu tentu wajar bila ada penilaian seperti itu. Sebab, Pak Ical dan Partai Golkar itu kan sudah sama, be­liau kan ketua umum kami.

Sebagai partai besar dan sudah berpengalaman, tentu wajar saja bila ada upaya untuk mendis­kre­ditkan. Tapi marilah kita lakukan kompetitif secara fair, dengan bersaing secara sehat. Yakni de­ngan memperdayakan masya­rakat yang miskin. Dengan cara itulah kita bisa mengejar keter­tinggalan kita dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Soalnya, politik kita selalu seperti ini, yakni selalu saling menyalahkan.

Tampaknya Partai Golkar sudah menjadi anak baik ya?

Ha-ha-ha dari dulu juga sudah baik. Begini ya, janganlah kita balas skenario jelek dengan ske­nario jelek juga. Kita terjun ke poli­tik ini kan demi memper­juangkan nasib rakyat. Suara Golkar kan suara rakyat. Itu slogan kami. Jadi, setiap kader Partai Golkar selalu berorientasi ke situ.

Jadi, tidak mendukung upaya pemakzulan?

Ya dong. Perlu saya tegaskan bahwa ada keinginan sejumlah kader Partai Golkar untuk me­ngajukan hak menyatakan pen­dapat, itu bukan untuk pemak­zulan. Itu dua hal yang berbeda.

Lalu apa tujuan menyatakan pendapat itu?

Tugas kita di DPR adalah untuk memperat posisi DPR da­lam menghadapi pemerintah.  Hak menyatakan pendapat itu tidak ada hubungannya dengan pemakzulan.

Bagaimana kalau ada fraksi yang ingin hak menyatakan pen­dapat itu berujung dengan pemakzulan?

Kalau fraksi lain seperti itu, ten­tunya kami menghargai. Namun kami dari Fraksi Partai Golkar sudah membuat keputu­san bahwa tidak mendukung upaya pemakzulan.

Kenapa?

Sebab, kami sudah sepakat bahwa Partai Golkar akan me­ng­a­wal pemerintahan SBY-Boe­diono sampai 2014. Komit­men itulah yang kita pegang betul-betul.

Bukannya ini kesempatan bagi Partai Golkar untuk me­lengserkan Wapres Boediono?

SBY-Boediono itu satu paket, kami harus mengawalnya secara bersama. Jadi,  tidak ada keingi­nan untuk pemakzulan. Kami sebagai fraksi boleh mengkritisi pemerintah, tapi sifatnya mem­bangun. Sebab, wewenang kita untuk melakukan pengawasan sebagai koreksi pemerintah.

Berapa banyak anggota Frak­si Partai Golkar sudah tan­da tangan untuk hak menya­ta­kan pendapat itu?

Saya tidak mengikuti perkem­bangannya ya. Sebab, itu urusan pribadi masing-masing. Kita berikan kebebasan, tapi jangan menyangkut pemakzulan. Sebab, sikap kami sudah tegas, yakni tidak mendukung pemakzulan.

Tetap solid nih mendukung pe­merintah sampai 2014?     

Ya dong. Kami sadari bahwa ada pihak-pihak yang ingin agar Setgab Parpol Koalisi menjadi pecah, sehingga koalisi tidak kuat. Kalau koalisi kuat maka pe­­merin­tahan akan berjalan sam­pai 2014. Ada yang  tidak meng­ingin­kan itu.

Tapi kami tidak mau itu terjadi. Kami ingin mempertahankan pe­merintahan dan membuat situasi politik yang kondusif, sehingga pemerintah bisa menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan rakyat yang sebaik-baiknya.

O ya, bagaimana komentar Anda terhadap pernyataan to­koh agama yang mengkritisi pe­merintah?

Kita menghargai pendapat para tokoh agama. Itu kritik mem­bangun bagi pemerintah. Tokoh agama, saya lihat sangat memberi bobot yang tinggi dalam situasi sekarang dalam keadaan yang susah, sehingga memang perlu ada pembenahan dan perlu ada pene­gasan dalam mengungkap­kan semua masalah yang ada. Apalagi masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Century. Itu kan perlu ada kejelasan.

Lalu apa yang dilakukan DPR terkait kasus Century?

Kita di komisi III dan XI DPR sudah membentuk pansus untuk menyelesaikan kasus Century dengan sebaik-baiknya. Makanya saya menyambut baik usulan tokoh agama itu agar kasus Cen­tury harus dituntaskan sece­patnya.

Kader-kader Partai Golkar sudah ngebet menjagokan Ical jadi Capres, komentar Anda?

Saya mengapresiasi kader-kader Golkar yang mengusung Pak Ical jadi Capres. Tapi DPP Partai Golkar belum memutuskan siapa Capres 2014.

 Masalah ini kami tentukan akhir 2012 atau awal 2013 ber­dasarkan hasil survei, siapa Ca­pres dan Cawapres yang diingin­kan rak­yat. Jadi, intinya terserah rakyat, bukan terserah pimpinan Golkar. Tapi memang keinginan rakyat itu di­putuskan lewat Rapim.

Tapi Ical sudah rajin ke dae­rah ya?

Kunjungan ke daerah bukan berkampanye, tapi melakukan kon­solidasi. Sebagai ketua umum, tentu wajar Pak Ical melakukan kunjungan ke daerah untuk kon­solidasi partai.

Bagaimana tanggapan Anda soal reshuffle kabinet?

Saya berharap Presiden SBY perlu bersikap tegas. Kalau me­mang ada keinginan reshuffle kabinet, ya lakukan sekarang. Tapi kalau tidak ada keinginan, ya sampaikan ke publik, sehingga para menteri itu bisa konsentrasi bekerja, tidak terpengaruh deng­an isu reshuffle kabinet. [RM]