Nugraha Besoes: Kami Nggak Resah Kok Dianggap Obat Penawar

Sebelumnya bekas Ketua Organisasi PSSI Tondo Widodo mengungkapkan kemungkinan adanya hidden agenda dari kubu Nurdin Halid untuk mengulur jadwal kongres tahunan menjadi Desember 2011. Nurdin  terpilih untuk keduakalinya April 2007.

Tak sampai di situ, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan PSSI ke KPK dengan dugaan korupsi APBN, APBD, dan gratifikasi dalam turnamen Piala AFF Suzuki 2010 (Asean Football Federation). Yang mela­porkan adalah pemerhati sepak­bola yang bergabung dalam Save Our Soccer dikomandoi Indone­sia Corruption Watch (ICW).

Menanggapi hal itu, Sekjen PSSI Nugraha Besoes me­nangga­pi santai. Menurutnya, berbagai masalah dimunculkan di akhir kepengurusan ini merupakan hal yang wajar.

“Kita biasa saja. Kan pemerin­tah juga banyak yang kritik, tapi pemerintahnya kan jalan terus. PSSI juga jalan terus,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

PSSI banjir kritikan dari ber­­bagai pihak, komentar Anda?
Ya biasa saja kita.  Pemerintah saja yang gede dikritik kok bah­kan sampai dibilang bahwa pe­merintah melakukan pembo­hongan publik. Sudah biasa itu kan,  itu bagus, jamu buat kita itu.

Walau dituduh soal dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK?
Ya tergantung. Kalau masalah KPK kan lain lagi ceritanya itu.

Apa PSSI siap untuk mela­por­kan semua anggaran ke­uang­an PSSI?
Kalau itu tanya sama Pak Ach­sanul (Bendahara PSSI Achsanul Qosasi). Itu bagian Pak Achsa­nul, bukan bagian Sekjen.

Pembagian tiket ke para pe­jabat negara oleh KPK di­anggap gratifikasi, menurut Anda?
Bukan gratifikasi itu. Itu un­dangan, bukan tiket. Undangan itu kan dikasih harga karena ma­salahnya itu soal pajak. Un­da­ngan itu kan kepada tokoh-tokoh yang memang kita anggap harus kita undang. Di luar itu mana ada yang kita undang.

Dengan diadukannya ke KPK, bukankah pengurus PSSI akan jadi sasaran tembak?
Ya biarin saja. Kalau di lapa­ngan ramai, di luar ramai, itu bagus kan. Jadi makin populer PSSI, sepakbola makin tambah naik, olahraga yang lain dianggap kurang populer dong.

Bukannya citra PSSI men­jadi negatif?
Tergantung. Positif bisa nega­tif, negatif bisa jadi positif. Ter­gantung bagaimana kita melihat sudut pandangnya.

PSSI tidak resah dengan la­poran ke KPK itu?
Kami nggak resah kok. Geli­sah pun tidak. Biasalah buat kita. Kami anggap seperti jamu, obat penawar sakit gitu. Mesti tahan kita.

Apa Nurdin Halid gerah de­ngan laporan ke KPK itu?
Baik-baik saja, nggak masalah. Biasalah lapor-melaporkan itu.

PSSI akan menggelar kong­res tahunan 21-24 Januari, se­jauh ini bagaimana kesiapan­nya?
Persiapannya ya sudah selesai. Pengiriman materinya sudah ke daerah, tempatnya sudah ditentu­kan nanti di Bali. Yang dipro­gram­­kan adalah pertanggung­jawaban program kerja 2010 dan penyusunan rencana program kerja 2011.

Sejauh ini daerah-daerah ber­sikap bagaimana?
Ya sama kayak dulu di Rapat Pengurus Nasional (Raparnas), bukan yang aneh-aneh, he-he-he. Nanti kalau Kongres untuk tahu­nan dalam rangka pemilihan pengurus lain lagi.

Jadi bukan untuk menyiap­kan Kongres 4 tahunan itu?
Nggak juga. Kegiatannya lain lagi. Itu ada prosedur tersendiri se­belum kongres. Jadi nanti ada proses perencanaan tersendirilah.

Pengurus PSSI kan terpilih April 2007. Apakah ini berarti Kong­res 4 tahunan akan di­lak­sa­nakan pada April juga?
Ya Insya Allah nanti kita lak­sanakan sesuai dengan target. Tapi belum ditetapkan waktunya. Pokoknya 2011 saja gitu.

Ada tudingan dari bekas pe­ngurus PSSI bahwa akan ada penguluran jadwal April ke De­sem­ber untuk Kongres Na­sio­nal?
Penguluran jadwal itu kan be­lum ditetapkan, gimana mau mundur. Nanti akan ditetapkan waktunya, tanggal berapa. Tapi biarin saja, kan bagus juga kayak orang mau taruhan skor begitu.

Untuk LPI bagaimana?
Sudah nggak ada lagi tuh di PSSI, sudah dianggap tontonan hiburan saja. Tanya saja sama BOPI (Badan Olahraga Profesio­nal Indonesia). Buat PSSI itu sudah selesai.

Kan kasian buat para pe­main yang bermain di LPI?
Ya resiko dong, konsekuensi karena FIFA sudah mengizinkan pada PSSI untuk mengambil tindakan.

Kalau pimpinan LPI memu­tus­kan meminta restu pada PSSI?
Ah, nggak ada andai-andai kita karena dari awalnya juga tidak izin, ya nggak mungkin diberikan restu. Karena yang mereka ingin­kan kan Liga Profesional semen­tara dalam aturan FIFA itu kan tidak mungkin dalam sebuah negara ada liga profesional yang selevel dengan PSSI. Jadi tidak dimungkinkan menurut aturan statuta FIFA.

Bukankah cita-cita mereka juga menginginkan Liga Pro­fesional?
Tapi masalahnya kan mereka tidak mengikuti aturan. Yang namanya Liga Profesional tidak mungkin begitu saja, tentu ada tahapannya, ada tatanannya, jadi bagaimana mungkin klub yang tidak jelas bagaimana instru­men­­nya kemudian dikatakan klub pro­fesional. Apanya yang profe­sional. Siapa yang bisa mem­beri­kan predikat LPI seba­gai Liga Profesional. Kan harus ada atu­ran­nya dari PSSI, harus meme­nuhi ketentuan FIFA, nah LPI ini siapa yang mesti dijadi­kan pato­kan untuk katakan se­bagai Liga Profesional. Nggak bisa seenak­nya dong. Harus ada yang me­ngen­dorse. Yang me­ngen­dorse kita kan FIFA. Yang mengen­dorse mereka (LPI) sebagai Liga Profesional siapa. BOPI? BOPI kemana tuh arah­nya, kan nggak tahu.

Menpora berharap LPI tetap ada  menjadi Liga Profesional yang diakui, bagaimana tuh?
Kan sudah ada keputusan dari FIFA bahwa LPI itu sesuatu yang tidak diakui dan harus diambil tindakan tegas dan harus diberi­kan sanksi kepada yang mereka terlibat dalam LPI. Kalau itu yang menyangkut orang-orang yang berkaitan dengan PSSI.

Tindakan tegas seperti apa?
Ya, harus diberikan sanksi sesuai statuta FIFA maupun PSSI. Nanti biar Komisi Disiplin PSSI yang tangani itu

Bagaimana pencapaian PSSI sepanjang 2010?
Ya kita kan bisa lihat sendiri bagaimana pencapaian PSSI da­lam tim nasional kayak apa.   [RM]