Demikian disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro, kepada
Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 12/1).
"Contoh, bagaimana Megawati menjelaskan betapa negara dan republik ini harus menanggung kerugian ratusan triliun akibat menjual gas tangguh dengan sangat murah. Bagaimana pertanggungjawaban Megawati bahwa saat pemerintahannya banyak asset-asset negara yang strategis dijual secara murah dan bernuansa skandal; VLLC Pertamina misalnya. Demikian juga kerugian negara akbat penjualan Indosat dan aset-aset BPPN lainnya. Itu semua terjadi dalam kurun tiga tahun pemerintahan Megawati," kata Ismed.
Ismed menyarankan agar Megawati meminta meminta maaf dulu kepada bangsa dan negara.
"Karena akibat kebijakan pemerintahannya ada banyak kerugian negara dan bangsa yang dampak dan implikasi negatifnya akan ditanggung anak cucu kita dalam jangka panjang," tegas Ismed.
Jika saat memegang pemerintahan Megawati membela wong cilik, lanjut Ismed, sejatinya Indonesia pasca pemerintahan PDI Perjuangan menjadi lebih makmur dan sejahtera.
"Saya juga yakin, kalangan muda dan rakyat akan kukuh mempertahankan Megawati sebagai presiden melalui Pemilu. Namun faktanya itu tidak terjadi. Mengapa, karena Megawati saat memerintah tidak pro rakyat. Bahkan cenderung lupa pada rakyat," demikian Ismed.
[yan]
BERITA TERKAIT: