Bedanya, PPP menginginkan 2,5 persen ditetapkan sebagai batas PT yang berlaku secara nasional, bukan hanya untuk DPR pusat saja seperti sebelumnya.
Demikian disampaikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di sela-sela peiringatan Harlah PPP ke 37 di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu malam (5/1).
Ia beralasan, dengan PT 2,5 persen saja, sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia sudah membuat demokrasi menjadi tidak sempurna, karena ada sekitar 16-18 juta suara yang tidak terwakili dalam parlemen. Jika PT dinaikkan menjadi 4 atau 5 persen, maka suara tidak terwakilinya akan jadi dua kali lipat lebih banyak dari jumlah tadi.
"Ini tidak elok di dalam membangun demokrasi," katanya.
Penetapan angka batas PT, menurutnya, harus benar-benar berdasarkan prinsip dasar bagaimana partai-partai yang ada sekarang bisa tetap eksis.
"PT yang tinggi dapat mengganggu kelangsungan parpol-parpol tengah," tandasnya.
[yan]
BERITA TERKAIT: