"Ini kental sekali nuansa politisnya. Pertanyaan saya, kenapa surat pembaca baru muncul sekarang ini, padahal kejadiannya sudah tiga bulan yang lalu. Lalu kenapa juga (tidak lama setelah itu) muncul kasus 'joki' napi di Lapas Bojonegoro, Jawa Timur. Ini menyangkut kepentingan
reshuffle. Ini untuk menghantam Kemenkum HAM, untuk menghantam Patrialis,†kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu malam (5/1).
Yani membeberkan, sasaran tembak lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan paspor oleh Gayus Tambunan ini adalah Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief serta Busyro Muqaddas selaku ketua KPK.
"Jaringan mafia tidak
enjoy, tidak bisa bersenyawa dengan Kapolri, Jaksa Agung dan KPK yang ketiganya dijabat orang-orang baru. Ini cara mereka (para mafia) dalam mendiskreditkan institusi penegak hukum,†jelasnya.
Sebenarnya, ungkap Yani, Patrialis Akbar mempunyai kinerja yang cukup bagus dalam mengawal Kementerian Hukum dan HAM.
"Saya kira kinerja Patrialis masih lebih bagus dibandingkan Menteri-menteri Hukum dan HAM yang sebelum-sebelumnya. Dia misalnya merapikan LPLP, membuat tahanan khusus bagi para pelaku tindak pidana korupsi jadi tidak perlu lagi KPK menitipkannya di tahanan Polda," ucapnya mencontohkan.
[yan]
