Julian Aldrin Pasha: Pemerintah Nggak Berniat Menunda Pelantikan Busyro

Ketua Masyarakat Anti Ko­rupsi Indonesia (MAKI) Boya­min Saiman menegaskan, belum dilantiknya Busyro semakin meyakinkannya bahwa pemerin­tah tidak serius dalam pembe­rantasan korupsi.

“Ini artinya bahwa klaim pe­merintah selama ini sebagai anti korupsi, itu hanya sebatas pen­citraan,’’ ujarnya.

Menanggapi hal itu, Juru Bi­cara Presiden Bidang Dalam Ne­geri, Julian Aldrin Pasha menga­ta­kan, pemerintah serius berantas korupsi. Busyro Muqoddas se­gera dilantik. “Minggu depan pelantikannya,’’ ucapnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (17/12).

Berikut kutipan selengkapnya:

Kapan persisnya dilantik?
Hari Senin (20/12) Pak Busyro dilantik di situ. Insya Allah, mu­dah-mudahan nggak ada ha­langannya.

Apa Keppres pelantikan Bu­syro Muqoddas sudah ditanda­tangani Presiden?
Sudah, 15 Desember lalu.

Apa pihak Istana sudah me­ngontak Busyro mengenai  pe­lan­tikan itu?
Tentu sudah dikomunikasikan dengan beliau dan pimpinan KPK yang lain. Jadi, waktu tepat ke­lihatannya minggu depan. Untuk lebih jelasnya, silakan tanya ke KPK. Karena kami telah menjalin komunikasi dengan mereka ter­kait rencana pelantikan pimpinan KPK yang baru, Pak Busyro.

Kenapa lama sekali dilantik?
Nggak lama, memang masih mencari waktu yang tepat saja. Tidak hanya satu pihak saja yang harus dipersiapakan.

Pemerintah dianggap meng­hambat nih?
KPK mempunyai mekanisme yang sedang berjalan. Selama ini kita kan tahu, KPK tetap bekerja menjalankan tugas mereka, nggak ada masalah. Untuk lebih jelas mengenai intern KPK di­tanya langsung ke KPK saja.

Ada yang menilai  pelantikan ini dimolorin agar KPK tidak bertaji, apa benar begitu?
Nggak seperti itu. Pemerintah nggak berniat menunda pelan­tikan Busyro. Seperti yang saya bilang tadi, pelantikan ini belum terlambat.

O ya, apa Presiden SBY  mau bertemu dengan Sri Sultan Ha­mengku Buwono X untuk mem­bahas polemik di Yogyakarta?
Tidak ada polemik. Se­sung­guh­nya antara Pak Presiden SBY dengan Sultan Hamengku Bu­wono X itu tidak ada masalah, baik secara personal maupun setelah terjadinya polemik dari wacana terkait dengan RUUK DIY yang yang sudah diserahkan ke DPR, Kamis (16/12).

Oleh karena itu, tentu kalau dikatakan bahwa ada masalah atau hal tidak sependapat antara pak Presiden SBY dan Sultan Hamengku Buwono X. Saya kira tidak seperti itu pemahamannya. Seperti yang kita saksikan ber­sama saat di Istana Merdeka beberapa hari yang lalu, saat Sri Sultan mendapat penghargaan dari Presiden. Dapat dilihat pula bahwa memang antar keduanya tidak ada masalah.   [RM]