Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Polisi Tidak Terpengaruh atas Manuver Satgas

Tapi Wakil Bendahara Partai Golkar,  Bambang Soesatyo men­duga Satgas PMH mengarah-nga­rahkan Gayus. Makanya  polisi hendaknya memeriksa anggota Satgas PMH yang me­minta Gayus Tambunan untuk membongkar kasus dugaan suap pajak grup Bakrie.

Ini salah satu polemik terhadap kasus Gayus. Polemik lainnya adalah adanya desakan agar KPK yang menangani kasus tersebut, tapi Polri masih ‘bersikeras’ belum mau melimpahkannya ke KPK.     

Menanggapi hal itu, sesepuh Polri Komjen Pol (Purn) Noegro­ho Djajoesman mengatakan, Satgas PMH tidak punya kewe­nangan penyidikan, sehingga tidak tepat bila lembaga ini in­volve dalam setiap permasalahan hukum di republik ini.

“Saya ingin bertanya, bagai­mana asal muasalnya terjadi per­te­muan antara Satgas dengan Gayus di Singapura sekitar Maret atau April lalu,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Mengapa Anda memperta­nyakan pertemuan Satgas dan Gayus itu?
Ya, di situ keanehannya menu­rut saya. Apa memang semua serba kebetulan, mereka bisa bertemu Gayus di Singapura.

Penilaian Anda tentang Sat­gas yang terlihat lebih senang KPK menangani kasus Gayus ketimbang Polri?
Kalau sekadar saran sih boleh-boleh saja. Tapi ingat, lewat Juru Bicara Presiden telah memberi­kan kepercayaan kepada Polri. Lagipula Polri dan KPK juga su­dah bertemu mem­bahas bagai­mana penanganan yang tepat untuk kasus Gayus dan mafia pajak lainnya.

Apakah Satgas bisa mem­pe­nga­ruhi inde­pen­den­si Polri da­lam melakukan penyidikan?
Sebagai institusi penegak hu­kum yang independen dan di­payungi oleh Undang-undang, saya yakin Polri tidak terpe­ngaruh atas manuver yang di­lakukan Satgas. 

KPK akan membantu Polri dengan fungsi supervisi dan koordinasi yang dimilikinya,  apa­kah itu akan terwujud me­ng­ingat hubungan kedua pene­gak hukum itu belum begitu mesra?
Harus dapat dibedakan antara mission dengan masalah-masalah yang sifatnya pribadi.

Saran Anda, bagaimana me­nye­lesaikan penyelewengan opini dari kasus Gayus yang tak kunjung usai ini?
Masalah hukum hendaknya jangan dipolitisasi.

Pimpinan KPK dan Polri su­dah bertemu dan sepakat bah­wa penanganan kasus Ga­yus te­tap dipegang kepolisian, ko­men­tar Anda?
Itu adalah jawaban yang sudah jelas dan sesuai dengan kewe­nangan yang dimiliki Polri.  

Kenapa sih Polri tetap ber­si­keras untuk menanganinya?
Bukan masalahnya bersikeras, tetapi sistem dan kewenangan yang dimiliki Polri itulah mem­per­lihatkan sikap Polri yang se­benarnya.

Sejak ditangani April lalu, Bareskrim masih kesulitan me­ngumpulkan barang bukti pe­nyuapan terhadap Gayus, ke­napa begitu?
Untuk kasus penyuapan me­mang sulit pembuktiannya karena harus dalam kondisi tertangkap tangan. Seperti halnya KPK saat menangkap pejabat Pemkot Bekasi. Jadi, untuk pengung­ka­pan kasus Gayus ini perlu meng­gu­nakan pola dan metode yang lebih cerdas dan terukur.

Polri belum melakukan pe­me­­riksaan terhadap jenderal yang diduga terlibat, padahal in­dikasi itu sudah terungkap dalam persidangan, mengapa begitu?
Itu baru keterangan dalam per­sidangan tapi belum dileng­kapi dengan bukti-bukti.

Ada sinyalemen, banyak pi­hak di kepolisian merasa ber­ke­p­entingan karena Gayus me­nyimpan banyak rahasia soal kejahatan pajak yang bisa digu­nakan untuk mencari keun­tungan, benarkah demikian?
Mengapa kita harus selalu ber­pikir negatif dan mengapa masa­lah Gayus selalu merupakan headline. Padahal, masih banyak kasus lain, lebih besar dari kasus Gayus yang merugikan negara dan masyarakat.

Kasus apa saja itu?
Contohnya, kasus Century, IPO KS, mafia pajak selain kasus Gayus, kecurangan dalam Pil­kada, serta kasus lainnya yang tengah ditangani KPK namun belum tuntas.  

Dugaan Anda, Gayus dike­luar­kan dari Mako Brimob oleh kekuatan politik atau sekadar ulah oknum bermotif suap?
Saya tidak berani menduga-duga karena kasus ini tengah dalam pemeriksaan kepolisian.

Jika ada, sejauh mana ke­mam­puan Polri mengungkap ke­kuatan politik di balik ske­nario kasus Gayus?
Saya yakin Polri tidak akan menyentuh ranah politiknya karena itu bukan domainnya. Tapi, Polri pasti akan memproses aspek yang berkaitan dengan pelanggaran pidananya.  

Sepengetahuan Anda, apakah Polri akan memprioritaskan se­jumlah perusahaan besar yang diakui Gayus pernah menggu­nakan jasanya?
Di sini Polri harus terlebih dahulu membuktikan adanya mata rantai antara peran Gayus dengan pihak perusahaan dan peran Gayus dengan pihak Pera­dilan Pajak.   [RM]