Linda Gumelar: Saya Diutus Bapak Presiden Untuk Melihat Kondisi

“Saya diutus Bapak Presiden ke sana demi memberikan du­kung­an moral  kepada TKI yang di­siksa di Arab Saudi, Sumiati, yang saat ini masih dirawat di Ru­mah Sakit,” katanya kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, Se­lasa (23/11).

Berikut kutipan selengkapnya:

Sebelumnya Presiden me­nun­juk Anda sebagai ketua tim untuk berangkat ke Arab Sau­di, kenapa diserahkan ke Me­na­kertrans Muhaimin Iskan­dar?
Saya ditugaskan hanya untuk me­lihat kondisi Sumiati. Se­dang­kan  Menakertrans lebih ke urus­an teknis. Kalau saya kan ma­­sih langkah awal dalam ke­adaan da­rurat mengingat pasiennya di sa­na juga perempuan, sehingga se­cara moral supportnya lebih kuat. Tapi kalau disebut-sebut berubah, saya kira nggak, saya tidak per­nah menjadi ketua tim rom­bongan.

Kenapa Anda tidak ikut me­la­kukan negosiasi dengan pe­me­rintah Arab Saudi?
Saya tidak melakukan pem­bi­caraan atau pertemuan dengan pe­merintah Arab Saudi.

Jadi saya ke sana lebih pada memberikan mo­ral support kepada Sumiati. Tapi tetap yang menjadi leading sektornya itu Menakertrans, nanti saya akan te­tap koordinasi.  

Tapi saya akan terus ber­koordinasi dengan Menakertrans selaku penentu kebijakan, meng­am­bil langkah-langkah lebih lanjut, baik dari sisi dalam negeri maupun kepada mitra beliau di Arab Saudi.

Pemberian moral kepada Su­miati bentuknya seperti apa?
Untuk memberikan semangat pada korban. Kehadiran saya yang diutus Bapak Presiden, In­syaallah saya bisa memberikan semangat.

Apakah Anda juga bertemu dengan TKI lainnya?
Saya juga kemungkinan ber­jumpa dengan TKI yang berma­salah di sana.

Bagaimana dengan Kikim Ko­malasari yang tewas di Arab Saudi?
Kikim juga pasti akan saya pan­tau walaupun informasi yang kami dapatkan  bahwa sudah ada surat dari keluarga Kikim kepada Kemlu untuk mengurus pemu­langan jenazah.

TKI Perempuan sering ter­ania­ya, apa yang Anda per­buat?
 Kita sering koordinasi dengan Me­nakertrans agar kebijakan-kebijakan itu bisa memperhatikan per­lindungan tenaga kerja pe­rem­puan. Kami melakukan advokasi, mo­nitoring, dan evaluasinya. Ka­mi juga selalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan di bidang te­naga kerja.

Apakah ada kajian terhadap TKI?
Ya. Kami sudah rapat dengan Menakertrans bersama kemen­te­rian lain untuk mengkaji ke­mung­kinan adanya moratorium, peng­ambilan kebijakan-kebijakan yang perlu diperkuat dan kita juga mendorong direvisinya Undang-undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Mengapa direvisi?
Karena di dalamnya lebih ba­nyak bicara soal penempatan, pem­berangkatan, namun sedikit bicara pada perlindungan. Pa­dahal perlindungan itu kan me­mang haknya para pekerja, khususnya perempuan.

 Dalam Undang-undang itu sama sekali tidak menyebut per­lindungan terhadap perempuan. Di situ hanya disebut perempuan ha­mil tidak bisa menjadi tenaga ker­ja, jadi perlindungan pada pe­rem­puan sampai di situ saja.

Apakah Anda mendorong mo­ratorium?
Moratorium itu merupakan satu pilihan, tapi bukan pilihan mut­lak. Tentu kita juga harus me­lihat dampaknya.

Apa itu?
Pertama, kita tidak melarang hak seseorang untuk bekerja di satu tempat, itu haknya. Kedua, ba­gaimana dengan TKI yang lain­ di Arab Saudi yang ternyata ber­hasil. Dari data yang kita peroleh TKI  yang bekerja di luar negeri itu 3.721.584 orang. Yang meng­alami masalah 4.385, sedangkan jum­lah TKI yang mengalami ke­kerasan 584. Inikan per­sen­ta­senya 0,01 persen dari jumlah. Dan 0,03 persennya itu terjadi di Arab Saudi. Tapi ini tetap ma­salah. Makanya kita melihat dari plus minus dari  moratorium itu.  [RM]