Gamawan Fauzi: Gubernur Sumbar Pergi Ke Jerman Presiden Yang Berhak Menegur

“Nggak tahu, saya tahunya juga dari koran,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka via telepon dari Bandung, Minggu (7/11).

Kepergian Irwan Prayitno ke Jerman diprotes banyak pihak. Sebab, rakyatnya di Mentawai masih menderita karena terkena tsunami.

Menanggapi hal itu, Gamawan mengatakan, tidak mau komentar. Sebab, dirinya juga pernah seba­gai Gubernur Sumbar, sehingga merasa kurang pas untuk mengo­mentarinya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Masa sih Anda tidak tahu ke­berangkatan Irwan Prayitno ke Jerman?

Begini ya, Irwan telah menga­jukan izin  kepada saya 11 Okto­ber lalu, sebelum bencana di Men­­tawai. Katanya akan berang­kat empat orang. Lalu saya terus­kan ke Presiden melalui Setneg.

Apa sudah dapat izin dari Presiden?

Saya nggak tahu. Sebab, itu urusan Pak Sudi Silalahi. Lagi­pula yang ngasih izin kan Pre­siden.

Tujuannya ke sana kan nggak terlalu penting, apalagi di saat rakyatnya didera masalah tsu­nami?

Dia ke Jerman kan atas un­dang­an Duta Besar Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan investasi tersebut.

Apa benar Anda tidak tahu keberangkatan itu?

Nggak tahu, karena saya juga nggak tahu lagi kabarnya. Saya tahunya juga dari koran.

Setelah tahu berangkat, ko­men­tar Anda bagaimana?

Saya nggak komentarlah. Karena saya juga bekas Gubernur Sumbar.

Justru pernah jadi Gubernur Sumbar itu, perlu ngomong dong?

Janganlah. Saya juga nggak enak sama orang Sumbar dan Gubernur Sumbar. Yang penting saya sudah mengajukan ke Pre­siden soal permohonannya be­rangkat tersebut.

Apa Anda perlu memanggil Gubernur Sumbar itu?

Hanya Presiden yang berhak menegur. Sebab, izinnya kan dari beliau, bukan dari saya. Jadi, kita lihat bagaimana baiknya menurut Presiden. Ya, kita lihat nantilah. Ini kan kita lagi banyak bencana. Jadi, kita fokuskan saja ke tugas-tugas saja.

Komisi II DPR beren­cana mau memanggil beliau, apa Anda su­dah tahu?

Ya, saya tahu setelah baca koran Rakyat Merdeka. Tapi Pak Chai­ruman pernah menelpon saya.

Apa kata Ketua komisi II DPR itu?

Beliau nanya, apa beliau su­dah izin. Saya jawab, ya sudah izin sama saya. Lalu saya terus­kan ke Presiden. Selanjutnya, saya nggak tahu.

Mungkinkah Anda juga akan dipanggil DPR untuk diminta per­­tanggung­jawaban­nya?

Ya, kalau saya diminta kete­rangannya. Saya jelaskan apa ada­nya sesuai aturan saja.

Apa itu?

Kalau soal izin itu kan termuat dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri. Jadi, jawaban saya sebatas aturan saja.

Sejauh ini apa Anda sudah me­­nerima surat panggilan dari DPR?

Belum. Saya baru baca di Rakyat Merdeka. [RM]