Gayus: Darmono Tak Berhak Keluarkan Deponering

Pasalnya, sebagaimana disebutkan anggota Komisi III DPR Topan Gayus Tambunan, Plt Jaksa Agung yang saat ini dijabat Darmono tak berhak mengenyampingkan perkara karena alasan kepentingan umum.

"Plt itu hanya sebagai pelaksana tugas. Sementara deponering wewenang yang melekat pada Jaksa Agung, bukan yang dilaksanakan. Dia (Darmono) tidak memiliki hak, karena itu (deponering) tak bisa diwakilkan," ujar Gayus kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 11/10).

Gayus menambahkan, bila Bibit Chandra diseret ke Pengadilan, keduanya harus non-aktif dari pimpinan KPK. Hal itu sudah otomatis karena UU KPK menyebutkan pimpinan yang bersatus terdakwa harus non aktif. Presiden hanya melaksanakan UU dengan mengeluarkan keputusan presiden. [zul]