Menghentikan Politik Pecah Belah

Variasi ucapannya juga semakin kaya. Ada yang lucu. Ada yang menyentuh hati. Tapi lebih banyak yang standar-standar saja. Sebab inti dari ucapan seperti “Selamat Natal dan Tahun Baru”, atau “Gong Xi Fa Chai”, juga “Selamat Menunaikan Ibadah Puasa” yang disambung dengan “Selamat Lebaran, Maaf Lahir dan Batin” yang dikirmkan via HP itu, untuk mempererat tali silaturahmi. Semacam menjaga komunikasi dengan cara murah meriah.

Kehadiran BlackBerry (BB) yang kini menjadi life style masyarakat di perkotaan, semakin memperkaya media silaturahmi personal. Itulah sebabnya Ramadhan dan Lebaran 1 Syawal 1431 Hijriyah, yang aroma dan atmosfirnya masih menaungi langit Nusantara sampai hari ini, menjadi panggung paling heboh bagi bangsa Indonesia dalam mendemonstrasikan nilai-nilai pluralisme yang dipatenkan pada sehelai pita dalam genggaman Garuda Pancasila: Bhinneka Tungal Ika.

Makanya saya tidak heran bila di HP atau di BB Anda juga penuh dengan ucapan “Selamat Lebaran, Maaf Lahir dan Batin” dalam berbagai versi kiriman saudara dan teman kita. Bukan cuma dari yang Muslim, tapi juga Hindu, Budha, Kristen, Khonghucu serta penganut kepercayaan lainnya.

Itulah sebabnya ketika pada Lebaran hari kedua (11/9) itu dari Bekasi tersebar berita terjadi “konflik antar-umat beragama”, dan seorang Pendeta HKBP tertusuk senjata tajam, mayoritas bangsa Indonesia yang berpikir langsung mengucap: “Ada yang mendesain tragedi ini. Ada yang ingin mengalihkan isu penting di negeri ini dengan isu konflik antar-umat beragama yang ‘seksi’ sebagai berita…!”

Tidak terlalu sulit untuk melihat “tangan-tangan yang memainkan anak-anak wayang” itu, yang dibenturkan dan dikemas dalam “konflik antar-umat beragama”.

Indikatornya, selain fakta harmoni kehidupan antar-umat bergama dan antar-etnik masih ada di HP dan BB kita, sejarah juga menguatkan hal itu. Bangsa Indonesia memang tidak memiliki akar sejarah konflik antar-etnik, apalagi antar-umat bergama.

Mpu Tantular, pujangga sohor era Majapahit itu, pada abad 14 sudah memahat “Bhinneka Tunggal Ika” dalam kakawin Sutasoma, dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Itulah benteng sangat kuat untuk menahan benturan yang dipicu lewat etnik maupun agama, juga ideologi.

Makanya, meskipun Belanda pernah menggunakan politik divede et impera, tapi tidak meningalkan jejak yang pasti. Buktinya para founding father kita tak mengalami kesulitan berarti ketika pada 28 Oktober 1928 menggelorakan semangat “satu nusa, bangsa, satu bahasa” dalam Sumpah Pemuda yang terkenal itu.

Jadi konflik yang terjadi di Bekasi pada Lebaran hari kedua itu, juga konflik sejenis yang terjadi di tempat-tempat lain, yang sepanjang era pemerintahan Yudhoyono menjadi laten, harus dilihat sebagai “peristiwa kriminal yang dikemas dalam bentuk (seolah) konflik antar-umat beragama”.

Untuk menghentikan kejadian serupa, langkah pertama adalah, kita harus keluar dari jebakan “agama”. Kedua, mendorong instansi penegak hukum menjalankan tugasnya dengan benar. Pimpinan umat dalam konteks ini hanya sebagai “perban” untuk membalut luka-luka yang ditinggalkan.

Bila aparat penegak hukum ragu-ragu menjalankan tugasnya mengatasi masalah seperti ini, maka persoalan ada di pemerintahan. Kalau sudah begini, tugas parlemen dan kekuatan civil society untuk mengoreksinya secara total dan cepat.

Kelambanan mengatasi masalah yang sudah menjadi laten seperti ini, hanya akan memperparah keadaan.