Hatta Rajasa: KUR Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp 20 Juta

Kalau UMKM diperhatikan, lanjutnya,  tentu usaha yang lebih banyak informal itu bisa bertahan dan berkembang, bahkan bisa menjadi pengusaha besar.

Selain itu, lanjutnya, akses­bilitas permodalan menjadi pen­ting apalagi pemerintah dalam mendorong pengembangan in­dus­tri hulu, juga telah memberi­kan alokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 25 persen untuk pengembangan sektor usaha mikro.

“KUR saat ini masih diberikan kepada sekitar 90 persen sektor jasa dan perdagangan namun sisi hulunya masih kecil, untuk itu pemerintah mendorong pem­berian KUR 25 persen kepada  pertanian, kelautan dan perika­nan, industri perdagangan indus­tri kreatif, pariwisata dan UMKM,” ujat Hatta Rajasa  kepada Rakyat Merdeka, di sela-sela acara pembukaan Rakornas Bidang UMKM dan Koperasi Kadin, di Jakarta Jakarta Con­ven­tion Center (JCC), Jakarta, ke­marin.   

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana Anda melihat nasib UMKM dengan kenai­kan Tarif Dasar Listrik (TDL)?
Begini, berulang kali saya kata­kan bahwa UMKM kita ini sektor yang harus selalu diberi perhatian lebih. Kemarin ketika TDL dila­kukan perubahan atau kenaikan, maka sektor ini tidak terkena imbasnya. Jadi, kita selalu men­cari satu keseimbangan antara kemampuan daya beli masya­rakat dan daya kemampuan usaha dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Itu selalu kita cari titik ke­seimbangan yang pas. Jadi, kalau dilihat dari TDL, saya baca di media, bahwa kalau kita menu­runkan subsidi itu belum tentu satu-satunya di TDL.

Apakah ada niat membahas tentang kenaikan TDL?
Nanti, kita kihat waktunya untuk membahasnya lebih dalam lagi.

Bagaimana dengan  struktur UMKM yang lemah karena harga bahan baku meningkat?
Industri-industri yang menggu­nakan pendukung bahan baku impor, kita bikin subsidi bahan impornya melalui industri kecil yang dikembangkan, sehingga terjadi sinergi yang kita sebut dengan klaster. Industri yang masih mengimpor bahan baku tertentu, ini yang kita jadikan sebuah potensi untuk dikembang­kan oleh usaha-usaha kecil menengah.

Ini yang kita sebut dengan adanya sinergi kemitraan yang basisnya dalam sebuah klaster. Jadi, kalau melihat komponen impor kita naik dan pertum­buhannya juga naik maka ini ada potensi untuk dikembangkan oleh UMKM.

Jadi perlu ada ketegasan dari pe­merintah dong?
Tentu ada. Sebab itu yang harus ditumbuhkan. Misalnya, industri apa yang memerlukan banyak komponen bahan baku impor. Apakah itu elektronik atau apa saja.

Apakah ada insentif pajak yang diberikan?
Ya, insentif harus kita berikan dan disinsentif itu juga harus. Mi­salkan, kalau mau mengem­bang­kan hilir revitalisasi ke bawahnya maka ada instrument yang kita kembangkan. Sekarang ini se­dang digodok antara Menteri Keuangan, bagaimana agar in­sentif itu jangan dikeluarkan dulu. Tapi itu kan harus.

Apa hal itu akan mendorong UMKM?
Intinya untuk mendorong UMKM sampai lapisan tengah, supaya UMKM kita bisa naik kelas. Tapi bagi pemerintah hal yang terpenting adalah agar struktur industri kita makin kuat.

Terkait dengan dukungan per­modalan KUR, bagaimana dengan bunga yang semakin tinggi?
Akses permodalan harus betul-betul jelas seperti apa, bagaimana kemampuan perbankan menya­lurkan kredit untuk UMKM se­besar Rp 173 triliun dari sebe­lumnya Rp 165 triliun, untuk mendorong kelas menengah baru, dari sebelumnya konsumtif menjadi produktif.

Kalau kita bicara akses permo­dalan, tidak hanya KUR. KUR ini memang tanpa jaminan dan sudah kita naikkan menjadi Rp  20 juta.

Yang penting bagaimana dana tersebut bisa mengalir dengan profilenya kita bedah, sehingga ada porsi-porsi yang mendorong industri kecil dan  pertanian.

Apa bisa difokuskan?
Bisa, aksesibilitas permodalan menjadi penting apalagi peme­rintah dalam mendorong pe­ngem­bangan industri hulu, juga telah memberikan alokasi angga­ran KUR sebesar 25 persen untuk pengembangan sektor usaha mikro tertentu.

Apa yang Anda harapkan dari UMKM?
Kita mengharapkan dari 51,26 juta unit usaha, sekitar 10-20 persen dapat menjadi pelaku usaha menengah baru.  [RM]