Ginandjar Kartasasmita, Kalau Soal Banyaknya Nol Kita Tidak Perlu Merasa Malu

Menurut Ginandjar Karta­sas­­mita, bekas Menko Ekonomi Keuangan dan Industri dan be­kas ketua Bappenas, pro-kontra yang ter­jadi di masyarakat soal redeno­minasi masih sehat.  “Saya meli­hat diskusi soal ini (redeno­mi­nasi) di masyarakat ada­lah sehat. Masyarakat jadi ikut serta dalam penetapan ke­bijaksanaan yang menyangkut rakyat banyak. Meskipun wewe­nang mata uang menurut kons­titusi ada di tangan BI, tapi ka­rena menyangkut ke­pentingan masyarakat, memang perlu dibuka ruang pembahasan yang luas sebelum diambil ke­putu­san,” kata Ginandjar.

Berikut wawancara seleng­kap­­nya dengan bekas ketua De­wan Perwakilan Daerah (DPD) yang sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim­pres) ini.

Menurut Anda, apa kira-kira alasan Darmin Nasution me­lon­­tarkan wacana redenomi­nasi?
Alasan yang digunakan oleh Darmin Nasution dan pendu­kung-pendukung gagasan ini ada bermacam-macam. Mari kita telaah yang pokok-pokok saja. Pertama, kita malu kepada ma­syarakat internasional bahwa mata uang kita begitu banyak nol-nya. Hanya beberapa negara di dunia yang mata uangnya lebih banyak nol nya dari rupiah, itu­pun negara-negara yang situasi politik dan ekonominya buruk. Soalnya, kondisi politik dan eko­nomi kita sedang dalam proses terus membaik.

Kedua, kalau dikurangi nol-nya, maka mata uang kita jadi makin kuat. Ketiga, dengan de­mikian rupiah  gampang dibawa-bawanya. Kalau kita membawa 500 juta rupiah, cukup dalam dompet atau tas kecil, jadi lebih ringkas dan aman. Keempat, re­denominasi tidak sama dengan sanering di tahun 1965, yang telah membawa malapetaka pada rakyat, dan menyebabkan Bung Karno jatuh di tahun 1966. Argu­mentasi itu menarik dan memberi landasan yang cukup kuat untuk gagasan ini.

Dari sisi lain bagaimana pan­dangan Anda soal redeno­mi­nasi?
Mari kita lihat dari sisi lain­nya. Pertama, setahu saya rakyat tidak pernah merasa malu dan enggan memiliki rupiah karena banyak nol-nya. Beda dengan Oeang Republik Indonesia (ORI) di awal revolusi, rupiah kita sejak Orde Baru hingga  sekarang kuat ke­wibawaannya dan dipercaya oleh masyarakat. Hanya beberapa bulan sekitar krisis moneter 1997/1998, ru­piah kita mengalami gun­cangan. Itupun cepat dipulihkan pada masa Presiden Habibie.

Jadi, tak perlu merasa malu pe­gang rupiah meski banyak nolnya?
Barangkali yang suka merasa malu adalah orang-orang yang sering keluar negeri dan mem­bandingkan dengan mata uang negara-negara lain. Menurut saya, kalau cuma soal banyaknya nol, tidak perlu merasa malu. Lebih baik kita malu kalau di wilayah kita berlaku mata uang asing, misalnya di wilayah per­batasan. Atau ikan kita dengan leluasa dikeduk dari laut di dalam wilayah kedaulatan kita. Atau listrik mati di Bandara Soekarno-Hatta. Atau banyak rakyat di­suruh memakai gas sebagai ganti minyak tanah, tapi meledak waktu dipakai.

Dengan mengurangi 3 nol-nya diharapkan rupiah jadi lebih kuat...
Ada beberapa soal di sini. Per­tama, apa betul yang kita perlu­kan adalah rupiah yang terus menguat? Apakah bukan rupiah yang  stabil dan handal? Rupiah yang makin kuat, belum tentu menguntungkan ekonomi dan rakyat.

Bukankah dengan demi­kian ekspor kita melemah?
Seka­rang saja, ekspor kita ditunjang oleh bahan dari alam seperti minyak, gas, batu bara dan ba­rang tam­bang lain, dan kelapa sawit di­mana kekuatan mata uang tidak terlalu banyak penga­ruhnya ketimbang permintaan pasar dan harga.

Tetapi lihat saja data BPS tentang posisi ekspor produk industri manufaktur kita seka­rang. Sebagian sudah mulai berguguran. Bagaimana kalau rupiah makin menguat, apa tidak makin melemahkan daya saing ekspor industri kita yang sudah begitu lemah karena ongkos produksi yang tinggi?

Memang ada bahanya kalau nilai tukar mata uang me­nguat?
Soal kuatnya nilai tukar mata uang itu kita harus hati-hati. Kenapa Cina tidak mau menye­suaikan mata uang dengan ke­kuatan ekonominya? Karena tidak mau kehilangan daya saing. Siapa yang diuntungkan dengan penguatan rupiah? Barang impor dan importir, bukan produk da­lam negeri dan produsen (ter­ma­suk buruh) dalam negeri. Salah satu penyebab krisis moneter 1997/1998 adalah karena mata uang kita “overvalued”. Karena terlalu kuat.

Bagaimana Anda mengo­men­­­tari soal ringkasnya rupiah jika nolnya dikurangi?
Membuat rupiah ringkas dan gampang dibawa, itu kan buat orang kota yang kaya yang suka membawa puluhan juta dikan­tongnya. Bukan rakyat kecil, yang tidak pernah memiliki uang sejuta rupiahpun. 

Lagipula buat orang-orang kaya itu, kan ada kartu kredit dan transaksi on line, kenapa repot-repot bawa ratusan juta rupiah tunai? Rakyat di desa-desa dan di pasar-pasar tradi­sional dan pe­dagang asongan, masih banyak menggunakan uang recehan. Anak-anak desa me­nabung da­lam pecahan-peca­han kecil. Deng­an pembulatan-pembulatan itu, fungsi recehan jadi tidak ada, dan harga-harga akan dibulatkan ke atas. Akibat­nya kehidupan jadi makin mahal buat rakyat. Mung­kin redeno­minasi bisa dide­finisikan sebagai bukan sanering, tetapi dampak­nya buat rakyat sama saja.

Anda pro atau kontra rede­no­minasi ya?
Kesimpulannya, saya tidak keberatan redenominasi, dan untuk jangka panjang pasti baik. Tetapi saatnya harus tepat. Saat ekonomi kita kuat, baik struk­turnya maupun daya saingnya. Saat ketimpangan antar wilayah dan antara kota dan desa sudah berkurang.

Saat masyarakat sudah tidak rentan ekonominya terhadap external maupun inter­nal shocks. Saat itu barangkali tiba waktunya rupiah kita se­suaikan untuk menjadi mata uang sebuah negara yang maju, mo­dern, mandiri dan kompetitif.

Saran Anda terkait wacana redenominasi ini apa?
Saran saya, kita selesaikan saja dulu masalah-masalah bangsa yang mendesak, atasi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat dalam kehidupan sehari-hari yang begitu menumpuk. Dalam agamapun, yang fardu-fardu dulu, sebelum yang sunah. Re­denominasi adalah ide yang baik, tapi sekarang ini belum amat tinggi priotitasnya   [RM]