Gamawan Fauzi: Lha, Kok Disebut Lompat Pagar Saya Bukan Kader PDI Perjuangan

Menurutnya, partai yang dikomandoi Megawati Soe­karnoputri itu memang pernah mendukungnya saat maju dalam Pilkada Sumatera Barat, namun sebatas dukungan, bukan sebagai kader.

“Saya bukan kader PDI Per­juangan,” kata Gamawan Fauzi kepada Rakyat merdeka, di Jakarta, kemarin.

Gamawan pun menegaskan, jabatan menteri yang disan­dangnya saat ini bukan berarti dirinya sebagai kader Demokrat. Sampai saat ini dirinya masih bersatus  Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Lha, kok disebut loncat pagar, saya bukan orang partai, kok “ tegas bekas Gubernur Sumatera Barat itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Pasca-penetapan fungsio­naris Partai Demokrat, Anda diisukan loncat pagar ke Par­tai Demokrat?

Waduh salah itu. Saya sama sekali bukan orang Partai Demo­krat. Siapa yang bilang soal itu. Nggak sama sekali. Saya ini PNS. Saya sama sekali tidak masuk dalam jajaran pengurus Partai Demokrat. Nama saya itu Gama­wan Fauzi, bukan Fauzi Bowo (Gubernur DKI Jakarta), jadi salah itu.

Tapi sejumlah elite PDIP menyebut Anda tidak ber­etika karena menerima tawaran SBY sebagai Men­dagri?

Makanya dia keliru, tidak mem­baca mereka itu. Hingga hari ini saya masih berstatus PNS. Mana boleh PNS masuk pe­ngurus partai. Nggak ada nama­ku masuk di Partai Demo­krat. Jadi tolong diralat itu. Keliru yang ngomong itu.

Jadi Anda bukan kader Par­tai Demokrat?

Bukan. Makanya orang ka­dang-kadang ngomong tapi tidak tahu persoalannya, tidak lihat fakta, nggak pernah nanya, cuma banyak ngomong, itu yang ka­dang-kadang membuat kita pri­hatin, sakit hati. Jadi orang itu nggak lihat bukti, ngomong tidak ngecek gitu. Saya tegaskan, saya ini PNS, mana boleh masuk par­tai. Coba cek di jajaran fungsio­naris Partai Demokrat, mana ada nama saya.

Elite-elite Banteng meng­klaim Anda sebagai salah satu kader­nya?

Saya tidak pernah jadi kader partai. Jadi bagaimana mau loncat. Memang saya pernah dicalonkan waktu jadi gubernur. Dicalonkan oleh PDIP, dan PBB, ya dua partai. Tapi PBB lebih dulu, baru kemudian PDIP.  Tapi saya tidak pernah jadi kader banteng. Malah, waktu jadi calon bupati, Golkar yang pernah men­calonkan saya. Pernah dicalon­kan PPP, PKS, PBB dan PDIP, tapi saya tidak pernah jadi pengurus. Apalagi jadi kader.

Karier Anda sebenarnya di PNS bagaimana?

Saya kan bupati di dua perio­de. Tapi sebelum itu saya adalah Kepala Biro di kantor Gubernur. Kemudian jadi bupati, jadi gu­bernur. Jadi orang salah ngo­mongin saya, tapi tidak pernah saya bantah-bantah. Makanya saya ngomong sekarang, biar jelas. Jadi pengurus PDIP nggak pernah, jadi PBB nggak pernah cuma memang pernah dicalon­kan oleh PDIP waktu jadi Gubernur.

Isu ini malah membuat se­jum­lah elite banteng berang, nggak khawatir kebijakan-kebijakan Anda akan dihadang keras?

Saya tidak perlu khwatir itu. Apa yang mau dikhawatirkan.

Mengenai isu kepala daerah, kini terlontar wacana agar Pil­kada dikembalikan lagi ke DPRD?

Kalau pemilihan bupati dan walikota, semua orang sudah sepakat Pilkada langsung. Cuma yang kini banyak didiskusikan banyak orang kan soal pemilihan gubernur. Tapi jangan pula ngomong kalau ini usul Mendagri pula, cuma menangkap aspirasi-aspirasi yang macam-macam dan diskusi yang berlangsung. Ke­napa orang cenderung untuk pemilihan langsung untuk bupati dan walikota, untuk gubernur ada suara-suara dipilih DPRD.

Jadi ini semacam alternatif gitu?

Ya, itu cuma alternatif-alter­natif saja. Bisa juga langsung, seperti sekarang dengan pe­nyederhanaan-penyederhanaan pembiayaan, dengan peraturan yang efisien.

Soal penunjukan langsung oleh Presiden?

Itu ada lagi yang mengusulkan, tapi kita tidak tangkap itu, karena tidak lengkap. Menurut mereka, gubernur itu cukup di satu tingkat sajalah di wilayah otonomi, ada juga yang pikir itu. Tapi bukan kita, kita tidak mengakomodir pikiran-pikiran seperti itu, terlalu ekstrim, ha-ha-ha.... [RM]