Tragedi Affan dan Bambang Jangan Terulang

Karena itu, keberhasilan kepolisian tidak cukup diukur dari massa yang terkendali atau kericuhan yang berakhir. Ukuran terpentingnya adalah apakah masyarakat tetap aman saat situasi genting.

Pesan inilah yang patut menjadi perhatian Komjen Dadang Hartanto setelah resmi menjabat Kapolda Metro Jaya. Jangan sampai tragedi yang merenggut nyawa Affan Kurniawan pada Agustus 2025 dan Bambang Setiyawan pada Agustus 2026 kembali terulang.

Pergantian kepemimpinan Polda Metro Jaya bukan sekadar pergantian pejabat. Ini momentum mengevaluasi pola pengamanan, memperbaiki pelayanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Sebagai wartawan yang tiga dekade mengikuti dinamika kepolisian, saya menyaksikan berbagai pergantian Kapolda Metro Jaya, termasuk prosesi pisah sambut yang sarat tradisi dan penghormatan. Namun, di balik seremoni itu, ada pekerjaan besar yang menanti. Jabatan baru harus menghadirkan perubahan nyata.

Tradisi Kehormatan, Tanggung Jawab Besar

Jumat, 9 Oktober 2026 kemarin, menjadi momentum penting bagi Polda Metro Jaya. Komjen Dadang Hartanto resmi menggantikan Komjen Asep Edi Suheri yang mendapat amanah sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Serah terima jabatan berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Prosesi dilanjutkan dengan pisah sambut dan farewell parade di Mapolda Metro Jaya.

Kedatangan Dadang bersama istri disambut tradisi pedang pora, lantunan salawat, dan lagu Selamat Datang Pahlawan Muda. Nuansa Betawi hadir melalui tradisi palang pintu. Dadang bersama Wakapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Adex Yudiswan, kemudian diarak dengan mobil buggy menuju Gedung Promoter. Acara dilanjutkan penyerahan Pataka Polda Metro Jaya.

Tradisi tersebut mencerminkan penghormatan institusi kepada pemimpin baru. Namun, makna kepemimpinan tidak berhenti pada pedang pora, palang pintu, atau penyerahan pataka.

Pataka adalah lambang kehormatan dan pengabdian. Nilainya semakin kuat apabila diwujudkan dalam perlindungan warga, ketegasan terhadap pelanggaran, serta pelayanan adil tanpa membedakan latar belakang. Di sinilah tantangan Dadang Hartanto dimulai.

Polda Metro dan Kompleksitas Keamanan Ibu Kota

Polda Metro Jaya memiliki kedudukan strategis sebagai kepolisian daerah klasifikasi Tipe A Khusus. Wilayah hukumnya mencakup Jakarta dan sejumlah daerah penyangga dengan aktivitas sosial, ekonomi, serta mobilitas tinggi.

Jakarta bukan sekadar pusat pemerintahan dan bisnis. Kota ini juga menjadi ruang bagi beragam aspirasi, termasuk demonstrasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Setiap hari, aparat menghadapi persoalan berlapis, mulai dari kemacetan, kejahatan jalanan, konflik sosial, kejahatan siber, hingga pengamanan unjuk rasa. Pada saat bersamaan, polisi harus memastikan aktivitas ekonomi dan kehidupan warga tetap berjalan.

Kompleksitas itu menuntut kepemimpinan yang tegas, cermat, terukur, dan mampu membaca situasi.

Dengan pangkat Komisaris Jenderal atau bintang tiga, Dadang memimpin wilayah kepolisian dengan tanggung jawab besar. Namun, besarnya pangkat dan strategisnya jabatan harus diikuti akuntabilitas sepadan.

Masyarakat tidak sekadar membutuhkan polisi dalam jumlah besar. Mereka membutuhkan aparat yang mampu mencegah kekerasan, melindungi warga yang tidak terlibat kericuhan, dan mengambil keputusan tepat ketika keadaan memburuk.

Affan dan Bambang, Jangan Biarkan Ingatan Memudar

Tragedi Affan Kurniawan seharusnya terus menjadi pengingat bagi kepolisian. Pada 28 Agustus 2025, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun itu meninggal setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, ketika kericuhan berlangsung seusai demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR.

Affan bukan sekadar nama dalam pemberitaan. Ia anak muda yang bekerja mencari nafkah. Ada keluarga yang menantikan kepulangannya, tetapi harapan itu berakhir menjadi duka.

Belum genap setahun kemudian, kawasan Pejompongan kembali diwarnai peristiwa memilukan.

Pada Kamis malam, 27 Agustus 2026, Bambang Setiyawan, pedagang cermin berusia sekitar 59 tahun, ditemukan pingsan di tengah kericuhan. Ia dievakuasi ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Peristiwa tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan warga sipil ketika situasi memburuk.

Kedua peristiwa itu memiliki kronologi dan konteks berbeda. Karena itu, penyebab maupun tanggung jawab dalam kedua kasus tidak boleh disamakan.

Namun, ada satu pelajaran yang tidak boleh diabaikan, dalam kerusuhan, keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas.

Pengemudi ojek daring yang mencari nafkah, pedagang yang hendak menutup usahanya, warga yang melintas, maupun penduduk sekitar lokasi demonstrasi memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan.

Masyarakat memahami bahwa pengendalian massa bukan pekerjaan mudah. Petugas menghadapi risiko dan situasi yang berubah dalam hitungan menit. Namun, kesulitan di lapangan tidak menghapus kewajiban bertindak profesional, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia.

Kepemimpinan yang baik terlihat ketika situasi paling sulit dapat dikendalikan tanpa menambah korban.

Lima Langkah Konkret untuk Kapolda Baru

Menurut saya, ada lima langkah yang perlu menjadi perhatian Dadang Hartanto. Pertama, mengevaluasi standar operasional pengamanan demonstrasi.

Setiap tahapan perlu dievaluasi, mulai dari pemetaan risiko, penempatan personel, penggunaan kekuatan, pengoperasian kendaraan taktis, hingga prosedur pembubaran massa.

Penggunaan kendaraan taktis dan peralatan pengendalian massa harus mempertimbangkan kondisi lapangan, keberadaan warga sipil, serta jalur evakuasi. Personel perlu memahami kapan tindakan diperlukan dan kapan pendekatan persuasif lebih tepat.

Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen internal. Hasilnya harus diwujudkan melalui pelatihan, perbaikan prosedur, dan pengawasan terukur.

Kedua, memperkuat perlindungan warga sipil dan pertolongan darurat. Pengamanan demonstrasi harus dilengkapi rencana evakuasi, jalur ambulans, tim medis, serta koordinasi dengan rumah sakit dan pemerintah daerah.

Ketika seseorang terluka, keselamatan korban harus menjadi perhatian utama. Prosedur pengamanan harus memungkinkan pertolongan diberikan secepat mungkin dengan tetap memperhitungkan keselamatan petugas dan kondisi lokasi. Tidak boleh ada warga yang merasa ditinggalkan saat keadaan darurat.

Ketiga, memastikan dugaan pelanggaran ditangani secara transparan. Dugaan penggunaan kekuatan berlebihan harus diperiksa secara objektif, profesional, dan berdasarkan bukti.

Rekaman kamera pengawas, dokumentasi lapangan, keterangan saksi, serta bukti medis perlu dikelola dengan baik. Penanganan perkara harus memberikan kepastian kepada keluarga korban sekaligus menjamin hak setiap pihak yang diperiksa.

Transparansi bukan ancaman bagi institusi. Sebaliknya, transparansi membuktikan keberanian Polri mengoreksi kesalahan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Keempat, membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan demonstran. Pencegahan kerusuhan tidak cukup mengandalkan barikade dan pengerahan personel. Komunikasi sebelum, selama, dan setelah demonstrasi harus menjadi bagian strategi pengamanan.

Polda Metro Jaya perlu memperkuat koordinasi dengan koordinator aksi, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, pengelola transportasi, dan tenaga kesehatan.

Tujuannya bukan membatasi kebebasan berpendapat, melainkan memastikan aspirasi tersampaikan aman tanpa mengorbankan keselamatan warga.

Kelima, mengukur kinerja berdasarkan keselamatan masyarakat. Keberhasilan pengamanan jangan hanya dihitung dari jumlah personel, massa yang dibubarkan, atau situasi yang kembali terkendali.

Indikatornya juga harus mencakup jumlah korban, kecepatan pertolongan medis, kepatuhan terhadap prosedur penggunaan kekuatan, penyelesaian pengaduan, dan kepercayaan masyarakat.

Dengan ukuran jelas, pimpinan dapat mengidentifikasi persoalan, melakukan perbaikan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.

Ketegasan Harus Berjalan Bersama Kemanusiaan

Pergantian Kapolda Metro Jaya menghadirkan harapan baru. Namun, harapan tidak tumbuh hanya melalui seremoni atau pernyataan bahwa keamanan akan dijaga.

Kepercayaan publik dibangun melalui tindakan sehari-hari dimana polisi yang melayani dengan santun, petugas yang menahan diri ketika kekuatan tidak diperlukan, penyidik yang bekerja berdasarkan bukti, dan pimpinan yang bertanggung jawab atas kinerja jajarannya.

Dadang Hartanto memiliki kesempatan menjadikan pergantian ini sebagai momentum memperkuat profesionalisme dan membenahi pengamanan di wilayah hukumnya.

Sebagai wartawan yang tiga dekade meliput dinamika kepolisian, saya meyakini kewibawaan polisi tidak berkurang ketika mengedepankan pendekatan humanis. Justru, kewibawaan tumbuh ketika ketegasan berjalan bersama keadilan, kewenangan disertai tanggung jawab, dan tindakan aparat memberikan rasa aman kepada semua orang.

Tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, “Polisi Dekat Masyarakat”, harus menjadi pedoman nyata bagi Kapolda Metro Jaya yang baru. Kedekatan itu bukan sekadar hadir dalam kegiatan seremonial, melainkan kesediaan mendengar keluhan warga, merespons cepat keadaan darurat, dan menjelaskan setiap tindakan secara terbuka.

Jangan biarkan nama Affan Kurniawan dan Bambang Setiyawan sekadar menjadi catatan duka yang dibicarakan setiap kali terjadi kericuhan. Jadikan kedua tragedi itu pengingat untuk memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap nyawa warga sipil mendapat perlindungan.

Kepada Komjen Dadang Hartanto, tugas bukan sekadar menjaga Jakarta tetap terkendali. Tugas memastikan masyarakat tetap merasa terlindungi di tengah demonstrasi, kemacetan, ketegangan, dan berbagai ancaman keamanan.

Sebab, ukuran tertinggi keberhasilan seorang Kapolda bukanlah seberapa besar kekuatan yang dapat dikerahkan, melainkan seberapa baik kekuatan itu digunakan untuk melindungi manusia.

Jangan biarkan tragedi Affan dan Bambang terulang. Jadikan keselamatan rakyat sebagai panglima, hukum sebagai pedoman, dan kemanusiaan sebagai wajah utama Polda Metro Jaya.

Naek Pangaribuan
Wartawan senior