Namun, bagi Rateno, warna merah pada bendera itu bukan sekadar lambang keberanian; ia adalah warna tanahnya yang dirampas dan warna darah perjuangannya yang tak kunjung dihargai. Sedangkan warna putihnya, mengingatkan pada wajah pucat mendiang istrinya yang menghembuskan napas terakhir di selasar rumah sakit karena ditolak jaminan kesehatannya akibat tunggakan iuran yang tak mampu ia bayar.
Rateno duduk di lincak bambu depan rumah bedengnya, menatap selembar kertas berlogo burung Garuda. Surat penggusuran. Tanah yang telah dihuninya selama empat dekade warisan leluhurnya yang tak pernah sempat disertifikatkan karena biaya birokrasi yang mencekik kini diklaim sebagai milik negara demi sebuah Proyek Strategis Nasional. Proyek itu, ironisnya, diserahkan kepada PT Citra Gemilang, sebuah korporasi raksasa milik oligarki yang saat ini tengah duduk di barisan depan upacara kenegaraan di Istana.
"Bapak belum bersiap?"
Suara itu membuyarkan lamunan Rateno. Tarno, anak semata wayangnya, keluar dari balik tirai kain yang memisahkan ruangan. Pemuda berusia 24 tahun itu mengenakan kemeja lusuh dan sebuah ikat kepala bertuliskan Tolak Penggusuran.
"Untuk apa, Le?" Rateno tersenyum getir. "Merayakan kemerdekaan orang-orang yang merampas rumah kita?"
Tarno duduk di samping ayahnya. Ia menggenggam tangan renta yang kapalan itu. "Justru karena itu kita harus turun ke jalan hari ini, Pak. Kita harus tunjukkan bahwa Republik ini bukan cuma milik mereka yang berdasi. Kemerdekaan ini milik kita, meski saat ini hanya ada di atas kertas."
Kebebasan yang Terbelenggu
Tarno adalah potret nyata dari apa yang disebut oleh para filsuf sebagai manusia yang kehilangan kebebasan positifnya. Secara hukum, ia bebas. Ia tidak dipenjara, ia bebas beragama, dan bebas berpendapat. Itulah kebebasan negatif yang selalu dibanggakan oleh pemerintah di forum internasional. Namun, apa arti kebebasan berbicara jika perut kosong? Apa arti kebebasan bergerak jika setiap hari ia harus bekerja empat belas jam di pabrik garmen dengan upah yang disunat dengan dalih 'efisiensi krisis'?
Setiap tetes keringat Tarno di pabrik adalah wujud dari keterasingan alienasi seperti yang pernah diteriakkan Karl Marx. Ia menjahit ribuan kemeja mewah yang harganya setara dengan tiga bulan gajinya, namun ia sendiri harus berutang di warung kelontong hanya untuk membeli beras dan telur. Ia bebas bermimpi menjadi sarjana, namun biaya pendidikan tinggi telah disulap menjadi komoditas mewah yang tak tersentuh oleh kaum pinggiran sepertinya.
"Kau ingat apa yang pernah Bapak ceritakan tentang Mbah Buyutmu?" tanya Rateno perlahan, matanya menerawang ke arah sungai yang airnya menghitam oleh limbah pabrik. "Beliau ikut bergerilya melawan Belanda. Beliau percaya bahwa jika Belanda pergi, kita akan menjadi tuan di tanah sendiri. Tapi lihatlah sekarang, Tarno. Penjajah berambut pirang itu sudah pergi, tapi kita kini dijajah oleh saudara sebangsa yang berjas rapi."
Tarno mengangguk. "Itu karena kita membiarkan mereka membajak negara ini, Pak. Kedaulatan rakyat yang dicita-citakan Rousseau sudah digadaikan kepada segelintir cukong. Hukum dibuat bukan untuk melindungi hak hidup kita seperti kata John Locke, tapi untuk melegalkan perampasan tanahmu, Pak. Mereka membuat aturan malam-malam saat kita tidur kelelahan."
Rateno melipat surat penggusuran itu, lalu memasukkannya ke dalam saku kemejanya. "Ayo. Jika memang kita harus kehilangan rumah ini, setidaknya kita tidak kehilangannya dalam keadaan berlutut."
Dua Wajah Republik
Di belahan kota yang lain, di sebuah aula hotel bintang lima yang berlapis karpet merah dan lampu kristal, denting gelas champagne beradu. Jamal, pemilik PT Citra Gemilang, tersenyum lebar menyambut jabat tangan dari para menteri dan anggota dewan. Pagi itu, ia baru saja menerima penghargaan sebagai "Tokoh Pembangunan Ekonomi Nasional" tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik.
"Selamat, Pak Jamal. Proyek kawasan superblok di bantaran Ciliwung akan segera dimulai minggu depan. Instruksi pembebasan lahan sudah kami terbitkan secara resmi," bisik seorang pejabat tinggi berwajah klimis sambil mencicipi caviar.
"Terima kasih, Pak Menteri. Ini semua berkat sinergi kita demi kemajuan bangsa. Kita harus bersihkan kawasan kumuh itu agar tata kota kita sejajar dengan negara maju. Rakyat di sana harus mengerti bahwa ini pengorbanan demi pertumbuhan ekonomi," balas Jamal dengan nada merendah yang dibuat-buat.
Bagi elite seperti Jamal, kemerdekaan adalah kebebasan untuk mengakumulasi kapital tanpa batas. Negara dan instrumen hukumnya adalah alat yang bisa disewa. Mereka berbicara tentang "pertumbuhan ekonomi" seolah-olah angka rasio Gini yang semakin melebar adalah sebuah prestasi. Mereka tidak peduli bahwa fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, dan jaminan transparansi pilar-pilar kemerdekaan sejati menurut Amartya Sen telah mereka monopoli sepenuhnya.
Bagi mereka, kemiskinan warga bantaran sungai adalah kegagalan individu karena malas bekerja. Mereka menolak melihat bahwa kemiskinan itu adalah hasil dari desain struktural yang mereka ciptakan sendiri, di mana upah ditekan, tanah dirampas, dan pendidikan dijadikan bisnis.
Pawai Penderitaan di Hari Kemerdekaan
Siang itu, aspal ibu kota memanas. Bukan hanya oleh terik matahari Agustus, tetapi oleh derap langkah ribuan kaki. Tarno, Rateno, dan ratusan warga kampung bantaran sungai, buruh pabrik, serta mahasiswa berjalan beriringan menuju gedung pemerintahan.
Tidak ada marching band, tidak ada kendaraan hias. Yang ada hanyalah sebuah bendera Merah Putih raksasa yang kusam, robek di bagian ujungnya, diusung oleh puluhan pemuda. Di belakangnya, membentang spanduk-spanduk dengan tulisan dari cat pilox merah: Merdeka di Atas Kertas, Terjajah oleh Ketimpangan! dan Bukan Pembangunan, Tapi Perampasan!
Suara Tarno menggema melalui megafon yang tersambung pada aki motor.
"Saudara-saudaraku! Hari ini mereka berpesta atas nama kemerdekaan! Tapi coba raba perut kalian, apakah kalian merasa merdeka dari kelaparan?! Coba raba kantong kalian, apakah kalian merasa merdeka dari kemiskinan?! Coba lihat tanah kalian, apakah kalian merasa merdeka dari ancaman buldoser oligarki?!"
"Tidakkk!!!" gemuruh massa membalas.
"Bung Karno berkata kemerdekaan adalah jembatan emas! Tan Malaka menuntut Merdeka 100%! Tapi jembatan itu kini dikunci, digembok oleh para penguasa korup dan pengusaha rakus! Kita ditinggalkan di seberang, dibiarkan tenggelam dalam penderitaan. Hukum yang seharusnya tajam pada ketidakadilan, justru menembus jantung kaum miskin!" Tarno berteriak hingga urat lehernya menegang.
Barikade polisi antihuru-hara dengan tameng dan pentungan telah berjejer rapat, menghalangi jalan menuju istana dan hotel tempat para elit berpesta. Kawat berduri dibentangkan bagai pembatas antara dua dunia: dunia yang merdeka secara materi, dan dunia yang menderita dalam senyap.
Rateno maju ke garis depan. Laki-laki tua itu tidak membawa senjata, hanya selembar kertas penggusuran yang ia genggam erat. Ia menatap wajah seorang polisi muda dari balik tameng plastiknya.
"Nak," ucap Rateno dengan suara bergetar namun penuh wibawa. "Seragam yang kau pakai dibeli dari pajak kami. Senjata yang kau bawa, seharusnya untuk melindungi negara dari penjajah asing, bukan untuk menindas bapakmu sendiri."
Polisi muda itu menelan ludah, matanya berkedip resah, namun instruksi dari HT di pundaknya terus memerintahkan untuk mempertahankan formasi.
"Bubar! Ini adalah hari libur nasional! Aksi kalian ilegal dan mengganggu ketertiban umum!" seru seorang komandan dari atas mobil komando.
"Ketertiban siapa yang kami ganggu?!" balas Tarno menggunakan megafon. "Ketertiban para koruptor yang sedang membagi-bagi tanah kami?! Kalian bicara hukum, tapi kalian melanggar hak hidup kami!"
Bentrokan tak dapat dihindari. Dorong-mendorong terjadi. Gas air mata ditembakkan ke udara, menciptakan awan putih yang pedih dan menyesakkan dada. Massa kocar-kacir, namun Tarno dan beberapa pemuda tetap bertahan, melindungi orang-orang tua seperti Rateno. Sebuah pukulan pentungan mendarat di bahu Tarno, membuatnya tersungkur.
Rateno memeluk anaknya, air matanya menetes bercampur perihnya gas air mata. Di tengah kekacauan itu, bendera Merah Putih yang kusam itu jatuh ke aspal, terinjak-injak oleh sepatu bot aparat.
Di saat yang sama, di dalam aula hotel yang sejuk dan kedap suara, Jamal mengangkat gelasnya sekali lagi. "Untuk Indonesia yang lebih maju!" serunya, disambut tepuk tangan riuh para hadirin. Mereka tidak mendengar jeritan rakyat di luar sana. Mereka tidak ingin mendengar.
Api yang Tak Pernah Padam
Malam harinya, kampung bedeng itu terasa lebih sepi dari biasanya. Bau obat merah dan alkohol menyengat di udara. Tarno duduk sambil meringis saat seorang tetangga membebat bahunya yang memar. Rateno duduk di teras, menatap kosong ke arah sungai. Surat penggusuran itu kini telah lecek dan bernoda darah dari luka di tangan Tarno.
Kemerdekaan terasa begitu jauh, begitu abstrak. Mereka telah berteriak, mereka telah berdarah, namun buldoser itu tetap akan datang minggu depan. Realitas ketimpangan ini begitu masif, seperti tembok beton raksasa yang tak bisa dirobohkan hanya dengan tangan kosong.
Tarno menghampiri ayahnya. Ia duduk di lantai bambu, menyandarkan kepalanya di lutut Rateno. "Maafkan aku, Pak. Kita tidak berhasil menghentikan mereka hari ini."
Rateno mengelus rambut anaknya yang berdebu. Matanya yang tadi kosong kini perlahan menyalakan sebuah sorot keteguhan baru. "Siapa bilang kita tidak berhasil, Le?"
Tarno menengadah, menatap ayahnya tak mengerti.
"Merdeka itu bukan soal apakah kita menang hari ini atau besok. Kemerdekaan yang sejati berawal dari pikiran," bisik Rateno perlahan. "Hari ini, ratusan orang di luar sana akhirnya sadar bahwa mereka sedang dijajah. Hari ini, ketakutan mereka hancur. Penguasa bisa merampas tanah kita, mereka bisa membeli hukum, mereka bisa memukuli tubuh kita. Tapi mereka tidak akan pernah bisa membunuh kesadaran kita bahwa kita berhak untuk hidup layak."
Tarno terdiam. Kata-kata ayahnya meresap dalam sanubarinya. Ia teringat konsep kemerdekaan ekonomi, tentang bagaimana perjuangan melawan eksploitasi bukanlah perang semalam. Ini adalah perang maraton, perang melawan hegemoni yang telah mengakar.
"Buldoser itu mungkin akan merobohkan rumah ini," lanjut Rateno. "Tapi mereka tidak bisa merobohkan api kemarahan dan solidaritas yang tadi menyala di jalan raya. Kita mungkin menderita hari ini, tapi karena penderitaan kolektif inilah, suatu saat nanti, kebebasan yang sesungguhnya akan lahir."
Fajar Keadilan yang Menunggu
Republik ini masih menyimpan penyakit kronisnya. Indonesia mungkin telah memproklamasikan kemerdekaannya puluhan tahun silam, namun di lorong-lorong sempit perumahan kumuh, di ladang-ladang yang dirampas, dan di pabrik-pabrik bersirkulasi udara buruk, makna "merdeka" masih terus dipertanyakan. Kemerdekaan baru sebatas tinta emas di atas kertas konstitusi, sementara di alam nyata, rakyat masih terjajah oleh cengkeraman ketimpangan.
Namun, di bawah langit malam Agustus itu, saat elite oligarki tertidur lelap dalam ranjang sutra mereka karena merasa telah memenangkan pertarungan modal, mereka tidak menyadari satu hal. Di gubuk-gubuk reot, di warung-warung kopi pinggir jalan, kesadaran itu perlahan tumbuh menjadi gelombang yang tak terbendung.
Tarno berdiri, menatap bendera Merah Putih lusuh yang berhasil ia selamatkan, kini ia gantungkan kembali di depan pintu rumahnya. Warnanya mungkin telah pudar, namun maknanya kembali dihidupkan oleh darah dan keringat kaum yang tertindas.
Janji kemerdekaan belum tuntas dilunasi. Dan selama ketimpangan masih menjajah ibu pertiwi, rakyat tak akan pernah berhenti menagihnya, hingga kemerdekaan seratus persen benar-benar terwujud, bukan hanya di atas kertas, tetapi di dalam piring, di ruang kelas, di pengadilan, dan di setiap jengkal tanah bumi manusia merdeka.
(Tulisan diulas dalam bentuk Novel)
Salim M.Phil
Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga
BERITA TERKAIT: