Konon, kalau kesalehan bisa diukur setinggi Bukit Malimbu, mungkin nama LAZ ini sudah dipahat memakai huruf emas. Kalau kebaikan mengalir sejernih mata Air Narmada, airnya mungkin minta izin mampir ke rumah beliau sebelum mengaliri warga.
Rajin ibadah, aktif organisasi Islam, suka sedekah, teknokrat air minum, Ketua Perpamsi, Bupati Lombok Barat, kekayaan Rp25,56 miliar tanpa utang. Pokoknya paket komplet.
Nyaris seperti malaikat yang salah turun koordinat. Warga mungkin tinggal menunggu kapan burung-burung di Hutan Sesaot mengangkatnya menjadi ketua pengajian.
Lahir di Praya pada 27 Juni 1970, lulusan Universitas Islam Al-Azhar Mataram dan Magister Teknik UGM. Kariernya melesat dari Direktur PDAM Lombok Barat, Direktur PDAM Giri Menang, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Perseroda, hingga Ketua Umum Perpamsi.
Politik kemudian meminangnya lewat PAN. Pilkada 2024 dimenangkan bersama Nurul Adha dengan 107.340 suara atau 28,05 persen.
Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Bupati Lombok Barat periode 2025–2030. Kalau riwayat hidup beliau dijadikan brosur wisata, mungkin lebih laris dari paket liburan ke Gili Nanggu.
Lalu datanglah final Piala Dunia 2026. Masih sempat nobar Argentina melawan Spanyol sampai menjelang subuh bersama pejabat daerah. Barangkali masih sibuk membahas VAR. Eh, beberapa jam kemudian semesta mengeluarkan VAR versi KPK. Tayangan ulangnya bukan gol, melainkan dugaan suap proyek.
Senin 20 Juli 2026, tim KPK bergerak senyap. Bukan naik cidomo, bukan pula naik perahu menuju Gili Gede, tetapi langsung menyusuri jejak transaksi proyek yang sudah lama dipantau. Ruang kerja bupati dan Kepala Dinas PUPR disegel. Sebanyak 19 orang diamankan, lalu delapan dibawa ke Jakarta. Malam harinya status perkara naik ke penyidikan.
Keesokan harinya, Selasa 21 Juli 2026, Gedung Merah Putih KPK menjadi panggung yang jauh lebih menegangkan dari final Piala Dunia.
Dalam konferensi pers resmi, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Lombok Barat LAZ, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Sudirman, dan Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani.
Yang bikin rakyat mengelus dada bukan cuma status tersangkanya. Nilai barang bukti yang disita mencapai lebih dari Rp9,06 miliar. Isinya bukan sekadar uang tunai, tetapi juga sertifikat tanah, sebuah Toyota Alphard, hingga kuitansi pembelian tanah atas nama istri bupati. Seolah-olah KPK sedang membuka gudang properti, bukan ruang barang bukti.
Belum selesai sampai di situ. KPK juga mengungkap modus terdengar seperti naskah film komedi hitam. Dana sekitar Rp2,25 miliar diduga disembunyikan di sebuah rumah sakit dengan dalih pembelian saham dan kebutuhan operasional bupati. Rumah sakit mestinya menyembuhkan pasien, malah hampir dijadikan ruang perawatan uang. Mungkin uangnya juga ikut diperiksa tekanan darahnya.
Lalu muncul babak yang lebih mengejutkan lagi. KPK menduga terdapat 55 bidang tanah milik sang bupati belum tercantum dalam LHKPN. Lima puluh lima bidang. Itu bukan lagi koleksi, melainkan hampir seperti sedang main monopoli versi Pulau Lombok. Kalau setiap bidang ditanami pohon kelapa, mungkin monyet-monyet di Pusuk Pass bisa membuka koperasi sendiri.
Seketika Bukit Malimbu seperti ingin menunduk. Pantai Senggigi mungkin memilih ombaknya berhenti sebentar karena malu. Ayam taliwang pun barangkali kehilangan selera pedasnya. Sebab yang lebih membakar ternyata bukan cabai, melainkan kabar dugaan korupsi.
Koruptor memang makhluk paling unik. Di depan mimbar berbicara amanah, di belakang meja menghitung persentase. Senyumnya selembut pasir putih Gili Nanggu, tetapi proyek daerah dipeluk lebih erat dari dompet sendiri. Rakyat disuruh hemat listrik, hemat air, hemat belanja, sementara sebagian pejabat justru paling hemat rasa malu.
Lombok Barat semestinya dikenal karena pantainya indah, bukitnya memesona, dan alamnya memikat. Bukan karena rompi oranye menjadi suvenir paling viral. Sebab setinggi apa pun seseorang dipuji, ketika integritas ambruk, jatuhnya lebih keras dari kelapa tua yang lepas dari pohon.
Kali ini, destinasi akhirnya bukan Pantai Senggigi, melainkan ruang pemeriksaan KPK. Itu satu-satunya tempat wisata tidak pernah ingin dikunjungi siapa pun.
Rosadi JamaniMantan Wartawan
.jpeg)
BERITA TERKAIT: