Prabowo Sibuk Janji Bandara, Bali Utara Sibuk Kehilangan Generasi Mudanya

Kalimat itu bukan diucapkan oleh menteri, bukan pula oleh ekonom di ruang seminar ber-AC. Ia keluar dari mulut penglingsir puri, dalam pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan pekan ini, di tengah hiruk-pikuk permintaan realisasi Bandara Bali Utara yang sudah 1,5 tahun mengambang tanpa kepastian.

"Anak-anak muda kami harus meninggalkan kampung halaman karena tidak ada pekerjaan."

Sederhana. Nyaris tanpa retorika. Tapi justru di situlah letak bahayanya, karena kalimat sesederhana itu sedang menyingkap kegagalan pembangunan yang selama ini kita bungkus rapi dengan bahasa proyek dan infrastruktur.

Perdebatan yang Salah Alamat

Selama ini, wacana Bandara Bali Utara nyaris selalu terjebak pada pertanyaan teknokratis: perlu atau tidak perlu? Layak secara studi kelayakan atau tidak? Untung secara investasi atau merugi?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting. Tapi mereka juga nyaman, karena bisa dijawab dengan angka, dengan grafik, dengan proyeksi arus penumpang. Angka tidak pernah membuat pejabat gelisah di malam hari.

Yang jarang ditanyakan justru pertanyaan yang paling mengganggu: untuk siapa sebenarnya bandara ini dibangun, jika anak-anak muda yang seharusnya menikmatinya sudah keburu pergi?

Bandara bukan tujuan. Ia hanya alat. Dan sebuah alat, sehebat apa pun desainnya, tidak akan berguna jika kita bahkan tidak yakin siapa yang akan menggunakannya sepuluh tahun dari sekarang.

Ekonomi yang Berjalan ke Satu Arah Saja

Selama puluhan tahun, arah pertumbuhan Bali nyaris tidak pernah berubah: ke selatan. Jalan besar dibangun ke selatan. Hotel tumbuh di selatan. Investasi berkumpul di selatan. Dan pada akhirnya, lapangan pekerjaan pun mengikuti arah gravitasi yang sama.

Denpasar, Badung, Kuta, Seminyak, Nusa Dua, Canggu, semuanya menjelma pusat ekonomi baru yang gemerlap. Sementara itu, di sisi lain pulau yang sama, Buleleng, Karangasem, Jembrana, Bangli terus-menerus mengekspor satu komoditas yang paling berharga yang mereka miliki: manusia mudanya.

Yang membuat ironi ini semakin pahit adalah siapa yang pergi. Bukan yang paling lemah secara ekonomi yang bertahan di kampung sambil menunggu keajaiban. Justru merekalah yang paling terdidik yang angkat kaki lebih dulu. Lulusan universitas. Lulusan sekolah pariwisata. Generasi yang secara teori seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan daerah asalnya, tetapi pada praktiknya justru menjadi tenaga kerja bagi daerah lain.

Mereka tidak pergi karena tidak mencintai kampung halaman. Mereka pergi karena kampung halaman, sejujurnya, belum sanggup menawarkan mereka masa depan yang layak diperjuangkan.

Kesalahan Kita Mengukur Pembangunan

Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam daripada sekadar soal ada tidaknya bandara: cara kita mengukur keberhasilan pembangunan itu sendiri keliru sejak awal.

Kita terbiasa menghitung keberhasilan lewat jumlah proyek yang diresmikan, panjang jalan yang diaspal, atau nilai investasi yang tertulis di siaran pers. Semua itu memang bisa difoto, bisa dipotong pita, bisa dijadikan bahan pidato kenegaraan.

Tapi ada satu ukuran yang jauh lebih jujur, meski tidak pernah muncul dalam laporan tahunan pemerintah daerah mana pun: apakah seorang anak muda masih bisa membangun hidup yang bermartabat tanpa harus meninggalkan tempat ia dilahirkan?

Kalau jawabannya masih "tidak," maka sebanyak apa pun proyek yang berdiri, pembangunan itu sesungguhnya belum menyentuh substansinya sama sekali. Ia hanya memindahkan kemegahan ke satu titik, sambil membiarkan titik-titik lain terus mengering.

Bandara Bukan Jaminan, Ia Hanya Peluang

Karena itu, memperlakukan Bandara Bali Utara semata sebagai proyek infrastruktur adalah cara pandang yang terlalu naif, bahkan berbahaya.

Benar, bandara bisa membuka pintu masuk baru bagi wisatawan. Benar, ia bisa memperpendek jalur logistik. Benar, ia berpotensi menarik investasi yang selama ini menumpuk di selatan. Tapi semua potensi itu hanya akan menjadi kalimat manis dalam proposal apabila tidak diikuti oleh sesuatu yang jauh lebih sulit dibangun daripada landasan pacu: kawasan ekonomi yang hidup, pendidikan vokasi yang relevan, industri kreatif yang berakar pada budaya lokal, pertanian modern yang menguntungkan, pusat riset, dan layanan kesehatan yang layak.

Bandara tidak menciptakan masa depan secara otomatis. Manusialah yang menciptakannya, atau justru gagal menciptakannya, tergantung apa yang dibangun di sekelilingnya setelah landasan pacu itu selesai diaspal.

Sejarah pembangunan di banyak daerah, di Indonesia maupun di luar negeri, dipenuhi contoh bandara megah yang landasannya sibuk oleh pesawat, tapi masyarakat di sekitarnya tetap menjadi penonton dari kesibukan yang tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Bali, dengan segala modal budaya dan sejarahnya, tidak punya alasan untuk mengulangi kesalahan yang sudah terbukti gagal di tempat lain.

Bali Utara Tidak Perlu Menjadi Bali Selatan Jilid Dua

Justru karena Bali memiliki fondasi budaya yang kuat, pembangunan di utara semestinya tidak sekadar meniru pola yang sudah berjalan di selatan. Mengulang formula yang sama, hotel besar, day club, kepadatan wisatawan massal, bukan kemajuan. Itu hanya memindahkan masalah kemacetan dan komersialisasi budaya ke wilayah baru.

Bali Utara punya peluang membangun identitas ekonominya sendiri: pariwisata berbasis alam yang tidak merusak, pertanian bernilai tambah tinggi, ekonomi kreatif yang berakar pada tradisi lokal, pendidikan bertaraf internasional, hingga pusat inovasi kelautan yang memanfaatkan garis pantai yang belum tereksploitasi.

Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak hotel bintang lima yang berdiri di pesisir Kubutambahan sepuluh tahun dari sekarang. Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak anak muda yang, ketika lulus kuliah, memilih pulang, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka melihat masa depan nyata menanti di sana.

Membangun Tempat yang Ingin Ditinggali, Bukan Sekadar Ditinggali Karena Tidak Ada Pilihan

Di banyak negara yang berhasil membalikkan arus urbanisasi, kuncinya bukan memaksa penduduk bertahan di daerah asal lewat kebijakan proteksionis atau sentimen emosional. Kuncinya adalah menciptakan kondisi yang membuat orang benar-benar ingin kembali, karena ada peluang nyata yang menunggu, bukan sekadar nostalgia kampung halaman.

Bayangkan lima atau sepuluh tahun ke depan: lulusan Universitas Udayana, Politeknik Pariwisata Bali, atau kampus-kampus lain di pulau ini, tidak lagi secara refleks mencari kerja di Denpasar atau hijrah ke Jakarta. Mereka justru pulang ke Buleleng, Karangasem, Jembrana, atau Bangli, karena peluang ekonomi tumbuh nyata di sana, bukan sekadar janji dalam pidato kampanye.

Pada hari itu, barulah kita bisa mengatakan Bali benar-benar sedang berubah.

Pertanyaan yang Sesungguhnya

Karena pada akhirnya, persoalan terbesar Bali hari ini bukanlah soal apakah pulau ini membutuhkan bandara kedua. Itu pertanyaan teknis, dan teknis selalu bisa dicari solusinya lewat kajian dan anggaran.

Persoalan yang jauh lebih mendasar, dan jauh lebih sulit dijawab, adalah apakah generasi muda Bali masih memiliki alasan untuk pulang.

Sebab sebuah daerah tidak kehilangan masa depannya ketika anak-anak mudanya pergi merantau mencari ilmu dan pengalaman. Itu bagian wajar dari pertumbuhan mana pun.

Daerah baru benar-benar kehilangan masa depannya ketika anak-anak muda itu, setelah semua yang mereka pelajari dan capai di perantauan, tidak lagi melihat satu pun alasan untuk kembali.

Dan jika hari ini kita masih menunggu keputusan soal satu bandara sambil mengabaikan pertanyaan yang jauh lebih besar itu, maka kita sedang membangun landasan pacu yang megah, di atas tanah yang perlahan kehilangan penghuninya.

*Pendiri Hey Bali dan Koordinator Aliansi Jurnalis Pariwisata Bali